Paslon Samson Kerahkan Ribuan Masa Saat Deklarasi, Pihak Terkait Diduga Abaikan Protokol Kesehatan, Kapolres Sebut Tidak Ada Surat Masuk Ke Polres

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong Selatan,Honaipapua.com, -Ribuan masa dari Pasangan Bakal Calon (Paslon) Samsudin-Alfons (SAMSON) menghadiri acara Deklarasi dilapangan Trinati Kota Teminabuan dinilai sudah melanggar aturan protokol kesehatan Pandemi Covid 19.

Dari pantauan Honaipapua.com, Sabtu (5/9/2020) siang ribuan arak-arakan masa dari orang tua dan anak-anak bersama Paslon Samsom berjalan kaki menuju dilapangan Trinati untuk menyaksikan dan mengikuti acara Deklarasi.

Nampak aparat kepolisian Polres Sorong Selatan berjaga-jaga disetiap ruas jalan, namun anehnya, pihak Bawaslu dan pihak kepolisian sendiri tidak membubarkan masa yang dalam jumlah banyak tersebut. Acara Deklarasi pun dari awal berjalan hingga selesai tanpa ada teguran dari pihak terkait, seolah-olah tidak ada masa Pandemi Covid19.

Dikabarkan belum lama ini, RS Scollo Keyen telah ditutup sementara karena Rumah sakit tersebut terdampak Covid19. Dan selain itu juga sudah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU dan Bawaslu, ketua partai Politik sepakat membuat berita acara bersama tentang tahapan Pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapolres Sorong Selatan AKBP.Sahat MH Siregar.SH, yang saat ini berada diluar daerah, ketika dikonfirmasi media ini melalui pesan Whatsapp, pertanyaan yang disampaikan bahwa apakah kegiatan Deklarasi Paslon Samson sudah kantongi ijin keramaian dari Polres, jawaban Kapolres, ” Belum ada surat masuk di Polres Sorong Selatan, silahkan ditanyakan ke KPUD untuk kegiatan itu bisa tidak, “tulis Kapolres Sahat Siregar.

Sementara ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sorong Selatan, Yulius Yarolo juga dikonfirmasi tertanggal (6/9/2020) melalui pesan Whatsapp tidak membalas pesan tersebut. Pada hal Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diduga “tutup mata” terkait acara Deklarasi Paslon Samson.

Pada hal sebelumnya seperti yang dilansir oleh beberapa media, statemen Kapolri, Mendagri bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima dan Kapolri untuk menindak tegas kerumunan masa dalam jumlah banyak, dapat dikenakan sanksi hukum. Ancaman yang dapat dikenakan antara lain mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan pasal-pasal di dalam KUHP antara 212, 214 ayat 1 dan 2, serta pasal 216, dan 218 KUHP.
Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bagian kedua Nomor 5 khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dengan mengerahkan kekuatan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Ketentuan pidana sendiri menurut undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, seperti yang termuat dibeberapa media. (pic)

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *