MRP PB Minta PT. GAG Nikel Hentikan Eksploitasi

Hukrim
Bagikan berita ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

Raja Ampat- Honaipapua.com,- Perusahan tambang PT.Gak Nikel yang berada di pulau Gak Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, diduga telah menyalahi atau melakukan aktifitas atau eksploitasi selama ini. 

Anggota Majelis Rakyat Papua Dapil Raja Ampat, Yulianus Tebu, mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya telah mengundang pihak terkait yang tergabung dalam tim Pansus akan turun lapangan guna melihat aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. GAG Nikel yang menurut informasi lapangan sudah terjadi erosi dan sedementasi yang berpotensi dapat merusak terumbu kurang dan berdampak ke sejumlah kawasan pariwisata disekitar, seperti Pulau Wayag.

” Perusahan tersebut beroparasi diduga telah melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sehingga dampaknya terjadi pencemaran lingkungan, pada hal PT.GAG Nikel adalah perusahan besar, “ungkap Yulianus Tebu kepada insan Pers di Waisai.

Lanjut Tebu,  perusahaan PT GAG Nikel memiliki kontrak karya dan dikuasai oleh Aneka Tambang,  salah satu BUMN. Semua proses manageman dan Amdal dilakukan di Jakarta tanpa melibatkan  masyarakat Adat Suku Maya.

” Pelaksanaan atau mengeksploitasi Nikel kebanyakan karyawannya berasal dari luar Papua. Cukup dengan persetujuan kepala kampung Gag.  Karyawan yang baru datang saja, sudah bisa bekerja. Untuk karyawan ahli dikirim dari jakarta. Semua ini dilakukan sepihak sehingga terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh PT. GAG Nikel,” bebernya.

Dikatakan Tebu, Pemda Raja Ampat melalui DPRD Raja Ampat telah berupaya untuk mengatasi masalah eksplotasi Nikel yang sudah dimuat dengan 10 kapal laut keluar Raja Ampat, tetapi Hal itu tidak dianggap oleh PT.Gag Nikel. ” Sebelumnya kami anggota MRP PB perwakilan Raja Ampat juga telah berupaya untuk menyarankan agar PT.GAG memperhatikan hak-hak masyarakat adat suku Maya di Raja Ampat dan memperhatikan lingkungan hidup tetapi kenyataannya tidak diindahkan Oleh Managemen PT. GAG Nikel,”terangnya.

” Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup, harus bertanggungjawab,karena proses Amdal dan urusan managemen lainnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Karena eksploitasi tambang di Pulau Gag adalah kontrak karya sama dengan Freeport. (cak/del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *