KASUSNYA RASISME, PASALNYA MAKAR, DAP MINTA SEGERA BEBASKAN ANAK-ANAK PAPUA

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay,
Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP, menegaskan, atasnama masyarakat adat Papua wilayah Doberay/ Papua Barat pihaknya sangat menyesali tuntutan Jaksa kepada 7 anak adat Papua yang disangkakan dengan pasal Makar.

” Tidak perlu ahli hukum untuk menilai betapa tidak adilnya proses pengadilan yang dijalani 7 Tapol Papua di Kalimantan yang minggu ini memasuki tahap Pledoi. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk membaca ketidakadilan yang dialami mereka, “tegas Paul kepada Honaipapua.com, Rabu (10/6/2020) di Sorong.

Menurut Paul Mayor, ketidakadilan terjadi sejak pertama kali penanggkapan tidak disertai surat penangkapan dari pihak kepolisian. Buchtar Tabuni yang bahkan tidak ikut ambil bagian dalam aksi rasisme di Jayapura pada Agustus 2019 lalu justru menjadi tersangka dengan hukuman paling berat, tidak main-main, 17 tahun.

Lanjut Paul bahwa ketujuh Tapol tersebut, mendapat tuntutan penjara dengan masa tahanan yang berbeda; Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10 tahun), Hengky Hilapok (5 tahun), Irwanus Urobmabin (5 tahun). Kemudian, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17 tahun), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (15 tahun), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15 tahun).

Kata Paul, Jaksa penuntut umum dalam persidangan beruntun pada tanggal 2 sampai 5 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan, menuntut mereka semua dituntut dengan 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar. Padahal, fakta lapangan adalah bahwa ketujuh Tapol Papua ini ditangkap karena dianggap menggelar aksi rasisme yang berakhir ricuh di Jayapura.

” Mereka adalah korban rasisme! Didalam persidangan terjadi diskriminasi. Sangat disayangkan karena tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun fakta di lapangan, “kata Paul.

Oleh sebab itu, atasnama masyarakat Adat Papua wilayah Doberay/Papua Barat, Kami desak bebaskan Tujuh Tahanan Politik Papua dan kembalikan mereka ke keluarganya di Papua. Negara ini, Negara Besar, harus bisa berpikir besar dan bertindak dengan jiwa besar. berbesar hatilah untuk bebaskan mereka dan rehabilitasi nama baik mereka itulah substansi dari Negara Besar yang menjunjung Tinggi Demokrasi.

” Bapak Presiden Jokowi itu punya hati, untuk membangun Papua dengan hati yang tulus dan ikhlas maka gunakanlah hati yang tulus itu untuk membebaskan 7 Tanahan akibat rasisme itu. itulah Jiwa dan wibawa seorang Negarawan, “tambah Paul. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *