Kapolri Dan Kepala BPKP RI Harus Tahu Kinerja Ditreskrimsus Polda Papua Dan Kepala BPKP Papua

Hukrim
Bagikan berita ini
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

Jayapura, Honaipapua.com,- Kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua, dipertanyakan, dalam memberikan penjelasan tentang hasil audit.

Kemudian Ditreskrimsus Polda Papua juga dalam menetapkan tersangka pun tidak bisa berpatokan pada suatu lembaga pemeriksa keuangan saja. Tetapi harus koordinasi pada kedua lembaga pemeriksa keuangan.

Tokoh Pemuda Kota Jayapura, Jimmy kepada Honaipapua.com, mengungkapkan bahwa seluruh hasil audit BPK dan BPKP harus transparan disampaikan kepada publik.

Terkait dengan proyek pembangunan terminal Nabire tahun anggaran 2016, yang mana Ditreskrimsus Polda Papua telah menetapkan mantan kadis perhubungan Provinsi Papua, yang saat ini menjabat sebagai Kadis PUPR Provinsi Papua Djuli Mambaya.ST sebagai tersangka, boleh dikatakan masih simpang siur atau terdapat dua versi oleh kedua lembaga negara yang melakukan audit yaitu BPK dan BPKP.

” Saya pribadi setuju dengan pernyataan anggota DPR RI Perwakilan Papua Thomas Sendegau.ST bahwa proyek tersebut sudah diselesaikan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, “ungkapnya.

Menurutnya, beberapa hari kedepan dirinya bersama dengan rekan pemuda yang lainnya, akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kepala BPKP RI di Jakarta, tentang kinerja BPKP RI Perwakilan Papua yang dinilai belum maksimal memberikan informasi kepada publik.

” Salah satu ASN yang ditetapkan oleh Ditreskrimsus Polda Papua, itu om saya, sehingga saya secara pribadi merasa iba akan kejadian ini,”terangnya. (pic)

2 thoughts on “Kapolri Dan Kepala BPKP RI Harus Tahu Kinerja Ditreskrimsus Polda Papua Dan Kepala BPKP Papua

  1. Koruptor mana yg mau mengakui perbuatannya.???
    Utk masy Papua ketahui bersama bhw Djuli Mambaya adl tipe pejabat royal. Dia selalu menghambur2kan uangnya di kampung halamannya di Toraja, Palopo dan Makassar bahkan Jakarta. Selalu naik pesawat bisnis bersama istri dan para ajudannya, mengintervensi panitia lelang, melakukan pemerasan kepada kontraktor2 dan itu bukan rahasia umum lagi. Dia jg gemar memberi sumbangan ke ormas2 demi syahwat duniawi, jg ke tempat ibadah. Hingga mampu melaksanakan iven2 di Toraja bertaraf nasional seperti Toraja National Art Festival dll. Masyarakat Papua harusnya menelusuri aliran dana2 tsb jd jgn terkecoh. Kasus Terminal Nabire hanyalah bagian kecil dari tipikor yg pernah dilakukannya. Olehnya itu baiknya jika KPK yg menelusuri langsung. Djuli Mambaya itu pejabat royal.

    1. Terima kasih atas informasi tentang berita ini..pada prinsip media memberitakan apa yang terjadi dilapangan. Kalau ada data atau bukti lain, dipersilahkan untuk memberikan data tersebut agar di expose lagi…sesuai dengan uu dan kode etik jurnalis media tetap memberitakan fakta. Salam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *