Polres ‘Warning’ KPUD Mimika Lakukan Tahapan Tanpa Rapat Pleno

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Timika,Honaipapua.com- Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, mengatakan, terkait permasalahan yang dihadapi oleh KPUD Mimika harusnya segera diselesaikan dan ditetapkan rapat pleno. Hal ini untuk harus dilakukan guna menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan bersama.

Menurut Agung, salah satunya adalah permasalahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan, Philipus Waker dan Haji Basri (Philbas), yang dinyatakan lolos oleh KPU Provinsi, sementara dari KPUD menyatakan tidak memenuhi syarat harusnya segera diproses melalui rapat pleno.

“ Disaat yang sama, KPU Provinsi Papua  datang mengambil alih tugas KPUD Mimika karena telah dinonaktifkan membuat hasil verifikasi kepada pasangan calon Philbas yang dinyatakan memenuhi syarat

” Nah inikan kontradiktif terhadap hasil dari KPUD kabupaten yang kemarin di laksanakan bahwa paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Kapolres di Kantor KPUD Mimika, Senin (21/05/2018).

Agung mengatakan, apapun keputusan yang diambil pihak KPU kepolisian tetap setuju, Namun keputusan tersebut harusnya disertai dengan rapat pleno penentuan, sehingga ada keabsahan dan kekuatan hukum.

“ Nah ini keputusan KPU Provinsi menyatakan memenuhi syarat kemudian tidak menyelesaikan dengan rapat pleno. Padahal sudah kita ketahui KPU Kabupaten terdahulu menyatakan TMS. inikan situasi yang kita berusaha untuk atensi. Kita akan berikan support kepada KPU Kabupaten, walaupun nuansa kebatinannya ada tekanan karena merasa sebagai tersangka, ” katanya.

Kapolres mengatakan,  jika ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tentunya akan mengarah pada bidang keamanan. Untuk itu, kepolisian terus berupaya untuk membantu penyelenggara Pemilu untuk memecahkan kendala yang dihadapi.

“ Sesuai perintah dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda untuk membantu mengasistensi penuh apa kendalanya dari rekan rekan KPUD. Kemarin pada saat perhitungan DPT, ada dari 18 distrik ada 6 Distrik yang dinyatakan belum selesai dan 12 sudah selesai. Ternyata kita coba cari akar permasalahnnya adalah yg menginput atau operator untuk menginput data yang dikirim di silon atau sistim online itu. Kita bantu pake anggota kepolisian membawa laptop masing masing untuk menginput data,” katanya. (tmk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *