13 ASN Kaimana Sudah Dapatkan Rekomendasi Sanksi dari KASN

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Total hingga hari ini sudah sebanyak 13 ASN yang mengabdi dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, sudah mendapatkan rekomendasi sanksi yang diberikan oleh KASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

13 ASN ini merupakan sebagian dari 30 ASN yang dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, karena terbukti terlibat langsung dalam politik praktis pelaksanaan pilkada Kabupaten Kaimana.

30 laporan ini merupakan temuan Bawaslu Kaimana dan juga laporan dari masyarakat Kaimana atas keterlibatan ASN dalam politik praktis. Hal ini disampaikan ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (20/11) kemarin. Karel mengatakan bahwa untuk netralitas ASN, sudah menjadi prioritas pengawasan Bawaslu Kaimana, begitu juga dengan Bawaslu kabupaten/kota lainnya.

“Dari 30 laporan yang sudah kami rekomendasikan kepada KASN beberapa waktu yang lalu, total sudah ada 13 ASN yang sudah mendapatkan rekomendasi pengenaan sanksi. 2 ASN diantaranya sudah di keluarkan rekomendasi tertanggal 26 Oktober kemarin. Sementara 11 ASN lainnya ini, kami baru terima rekomendasinya hari ini tertanggal 20 November 2020. Tetapi untuk rekomendasinya sendiri tertanggal 18 November kemarin,” ungkapnya.

Lanjut Karel, untuk ASN sisanya masih on proses di KASN. “Untuk sisanya, sampai saat ini masih berproses di KASN untuk ditandatangani oleh pimpinan KASN. Kami berharap agar, dari rekomendasi ke rekomendasi KASN ini dijadikan pengalaman berharga untuk ASN yang ada di Kaimana, untuk lebih menahan diri dan tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Sebab ada sanksi-sanksi yang diberikan untuk ASN bersangkutan, baik sanksi ringan, sedang, maupun berat,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterapkan untuk 11 ASN ini rata-rata akan diberikan sanksi sedang. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN.

“Untuk sanksi yang diberikan kepada 11 orang ini, rata-rata diberikan sanksi sedang yang termuat dalam PP 53 Tahun 2010, pasal 7 ayat 3 yang mengatakan bahwa ‘jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun,” jelasnya.

Dirinya berharap agar ASN di lingkup Pemkab Kaimana harus mengacu pada peraturan yang ada, sehingga aman dan ditidak mendapatkan sanksi dari KASN karena terbukti terlibat dalam politik praktis.

“Kami berharap agar ini peraturan ini tetap menjadi acuan ASN dan semua ASN harusnya sudah paham tentang itu. Sehingga mereka tidak lagi menabrak aturan seperti yang sudah terjadi pada 11 orang yang sudah mendapatkan rekomendasi KASN ini. Kami juga berharap agar seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana, bisa terus berupaya untuk menciptakan kantibmas sampai pada hari H. Sehingga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dapat berjalan dengan aman dan dalam situasi yang damai serta terkendali,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *