Parpol Wajib Prioritas OAP Dalam Rekrutmen Caleg 2019

Hiburan
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,- Pimpinan Partai Politik Provinsi Papua diharapkan memprioritaskan anak Orang Asli Papua (OAP) di 29 Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen calon legislatif tahun 2019 mendatang.

Anggota DPR Papua, Emus Gwijanggwe, mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus Papua, sudah jelas bahwa, hak kesulungan OAP dalam jabatan politik tidak boleh diambil orang lain, karena itu leg special bagi Orang Asli Papua.

“Saya harap Ketua Parpol di Provinsi Papua bisa bijak dan pahami melihat hal ini, sehingga saat rekrutmen caleg tahun 2019 mendatang, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota bahkan sampai ke pusat itu harus utamakan OAP,” kata Emus Gwijanggwe kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/5/2018).

Ditegaskan, jabatan politik seperti Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur apalagi DPRD Kabupaten/Kota itu serahkan penuh kepada OAP sesuai UU Otsus.

“Jadi, saya hanya minta hak politik OAP ini harus dikembalikan kepada mereka agar tidak terjadi kecemburuan antara OAP sendiri sehingga tidak terjadi gerakan tambahan di tanah Papua,” tegas Emus.

Masalah pengkaderan anggota Partai Politik juga harus utamakan anak – anak muda Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Papua sendiri.“

Untuk teman – teman yang non Papua coba hargai kami OAP, dalam hal ini bisa berikan hak politik kami untuk duduk di lembaga legislative dan partai politik tidak berikan kepada teman – teman non Papua,” katanya.

Sekali lagi, kata Emus, jika jabatan eksekutif di Pemerintahan sudah di pegang non Papua, untuk legislative di DPRD Kabupaten/Kota maupun DPRP diserahkan 100 % kepada OAP bersaing di masing – masing dapil untuk menjadi anggota legislative.

“Jadi, UU yang lebih dari itu memang ada, tapi saya harap supaya semua orang harus sadar ini. Sehingga Partai Politik ini harus utamakan OAP. Ini diskriminasi politik termasuk DPR Papua harus OAP 100 %. Memang UU bisa membatasi yang lain tapi UU nomor 21 tahun 2001 itu adalah pertumpahan darah membuat kita bisa besar kesana,” jelasnya.

Emus mencontohkan, di Kabupaten Merauke, Nabire dan Kota Jayapura saat ini banyak non Papua yang duduk di kursi legislative sementara OAP sendiri sangat sedikit, sehingg di pileg 2019 coba utamakan 90 % OAP dan 10 % silahkan non Papua ambil.

“Coba hargai kami dan berikan kesempatan bagi anak – anak OAP menjadi anggota legislative supaya mereka layani masyarakat sendiri, supaya kita bisa control gesekan – gesekan yang merajalela ditengah masyarakat bisa kendalikan,” katanya.
Dijelaskan, untuk bidang perekonomian silahkan saja di pegang non Papua tapi untuk jabatan politik di legislatif harus diberikan kepada OAP.

“Karena soal hak politik ini membuat orang papua pecah membela seperti pilkada Bupati/Walikota termasuk pileg ini kasih kepada OAP karena sudah dijamin dalam Undang – Undang,” tegas Emus. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *