Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Perikanan KKP Kaimana, UPTD-KKP Lakukan Sosialisasi

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat kampung dari beberapa kampung, tentang bagaimana cara mengelolah perikanan didalam TWP Area III Kaimana, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah KKP Kabupaten Kaimana menggandeng CII melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat kampung yang ada di Kabupaten Kaimana.

Salah Satu Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Perairan Konservasi Kaimana-Fakfak UPTD-KKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Syamsudin Fenetiruma di Grand Papua Hotel, Rabu (16/6).

Hadir juga dalam kesempatan ini Kepala Bapeda Kaimana mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, CI, KOMPAK Landasan, Eco Nusa, Satwas PSDK Kaimana, Dinas Perikanan Kaimana, dan juga perwakilan beberapa kampung antara lain, Kampung Kambala, Adijaya, Namatota, Marsi, Sisir II, Murano, Fromajaya, Maimai, Lobo, Saria, Warika, Kamaka dan Kayu Merah.

Menurut Fenetiruma, dua regulasi saat ini yang harus dijadikan sebagai acuan dalam mengelolah perikanan dikawasan konservasi di Papua Barat yakni, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 tentang kawasan konservasi perairan Buruway, Arguni, Kaimana dan Teluk Etna, yang ditindaklanjuti dengan SK Gubernur Papua Barat Nomor 523/135/7/2018.

” Sistem Zonasi KKPD Kaimana terbagi menjadi dua zona inti, yakni, zona pemanfaatan terbatas dan zona perikanan berkelanjutan. Setiap zona tersebut mempunyai aturan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan masing-masing. Untuk Unit Pelaksana Tejnis Daerah (UPTD) pengelolaan KKPD Kaimana melalui Pergub Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 diamanatkan untuk menegakkan aturan zonasi tersebut, agar tujuan ekologi dan sosial budaya didalam KKPD Kaimana dapat tercapai dan berjalan sesuai peruntukkannya, ” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan di Kabupaten Kaimana harus menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Ada tiga tantangan yang cukup besar dalam mengelolah perikanan KKP Kaimana antara lain, kawasan Kaimana ini adalah kawasan yang terbuka dan sangat bebas didalam kawasan ini dan sangat berpotensi terhadap ancaman pencurian dari luar Kaimana. Regulasi yang ada belum dioptimalkan, sehingga masih banyak petuanan yang kita tidak tahu. Lebih banyak nelayan dari luar yang mendominasi perikanan tangkap di Kaimana. Sehingga perlu ada perhatian yang lebih terkait mekanisme penangkapan yang aman untuk laut Kaimana.

Fenetiruma juga menjelaskan bahwa, sosialisasi Hasil Rapid Assasment Fisheris Management (RAFM) bertujuan agar stakeholder terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kampung dan masyarakat, bisa mengetahui pola pemanfaatan sumebrdaya perikanan di TWP Wilayah I Buruway dan TWP Wilayah III Kaimana.

Sementara itu, Keluaran yang diharapkan pasca pelaksanaan sosialisasi hasil Rapid Assasment Fisheris Management (RAFM) yaitu, laporan RAFM dicetak dalam bentuk buku dan didistribusikan kepada pihak terkiat agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam mercancang pengelolaan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *