Program Ekspedisi Papua Terang Dalam Waktu Dekat PLN Sorong Lakukan Survey di Kaimana

Ekbis
Bagikan berita ini
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

KAIMANA, Honaipapua.com,- Untuk mencapai target program Indonesia terang yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, maka PLN area Sorong dalam waktu dekat akan melakukan survey di Kaimana. Survey ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu sampai satu bulan.

Hal ini diungkapkan oleh manager PLN Ranting Kaimana, Muhamad Puarada pada saat sosialisasi program papua terang yang dilaksanakan di ruang pertemuan kantor bupati (baru), Senin (30/7) kemarin.

Pertemuan ini dipimpin oleh Asisten II setda Kaimana, Luther Rumpumbo dan dihadiri oleh seluruh kepala distrik, sebagian kepala kampung dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

Ini merupakan program dari pusat, yang targetnya tahun 2019 nanti desa-desa yang belum dialiri listrik ini sudah bisa dialiri listrik. Sehingga hari ini semua pihak berkumpul disini untuk membahas, survey yang akan dilakukan dalam waktu dekat, “ungkap Puarada.

Puarada juga menjelaskan survey ini nantinya akan dilakukan oleh tim yang datang dari Sorong. Mereka hari Selasa besok sudah tiba di Kaimana, mungkin istirahat satu hari dan mereka langsung turun lakukan survey.

“Oleh karena itu hari ini kita berkumpul disini, untuk bicarakan bersama, agar ada dukungan dari masing-masing kepala distrik maupun kepala kampung, ketika survey ini dilaksanakan, “ujarnya.

Selain itu, lanjut Puarada, setelah survey ini dilakukan maka tim ini akan melaporkan hasil survey mereka ke PLN pusat untuk kemudian dicarikan solusi untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana.

Hasil ini akan disampaikan dan nantinya akan menjadi bahan acuan bagi PLN pusat untuk menentukan, kira-kira terobosan seperti apa yang cocok dengan masing-masing daerah. Kalau memang dalam survey kemudian ada sumber air yang mampu untuk membangkitkan listrik, maka ini juga akan dipertimbangkan. Tetapi kalau memang tidak ada potensi alam yang bisa dieksplorasi untuk listrik, maka pasti akan dibangun PLTD, “ujarnya.

Kaitan dengan masing-masing kampung, kebutuhan listriknya berbeda-beda, sehingga antara satu kampung dengan yang lainnya pasti memiliki PLTD yang kapasitasnya berbeda-beda pula. Ini yang kami perlu tegaskan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan sebagainya. Tim survey ini turun dan mendata semua hal yang berkaitan dengan pelayanan listrik.

“Misalnya, jumlah KK, jumlah perusahaan dalam satu wilayah atau kampung, jumlah indsutri rumah dalam satu kampung, ini semuanya didata. Sehingga pasti kalau PLTD, kemungkinan besar untuk masing-masing kampung ini tidak sama, “tuturnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kaimana, Luther Rumpumbo, dalam pertemuan ini menegaskan bahwa harus ada ketegasan dan keseriusan dari seluruh pemerintah distrik maupun pemerintah kampung. Selama ini memang banyak terjadi, bahwa ketika fasilitas dibangun tidak bermasalah.

Tetapi ketika bangunannya sudah siap, datang persoalan. Mulai dari pemalangan sampai pada permintaan ganti rugi lahan. Sehingga saya pikir ini juga harus disepakati bersama terlebih dahulu, karena tujuan kegiatan ini juga kan untuk kepentingan masyarakat yang ada di kampung-kampung, “ungkapnya.

Menurutnya, semuanya dari awal harus dibicarakan baik antara semua pihak, sehingga jangan sampai nanti pemerintah daerah Kabupaten Kaimana yang disalahkan.

“Kami tidak mau seperti itu. Hari ini saya yang mewakili pak bupati ikuti rapat ini, tetapi setelah beliau balik, kami langsung laporkan. Tapi satu tadi yang saya minta, dari awal ini harus sudah ada kesepakatan bersama, misalnya, soal lokasi PLTD. Sehingga ketika sudah jalan sudah tidak ada lagi persoalan.

“Karena yang paling sering terjadi itu pemalangan dan permintaan ganti rugi. Kalau memang ada lahan tetapi harus ada pembebasan, maka jauh-jauh hari harus disampaikan. Jangan sampai barangnya sudah ada dan sudah jalan, tiba-tiba muncul dengan pemalangan dan permintaan ganti rugi. Kami tidak mau pemerintah daerah yang disalahkan. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, sebelum program ini dia jalan ditahun 2018 ini, “pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *