Polda Papua Sosialisasi UU Pers Kepada Anggota Polri

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, Honaipapua.com,- Kepolisian Daerah Papua gelar sosialisasi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada ratusan anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) di Aula Elsama Numbery SPN Jayapura.

Wakapolda Papua, Brigjen.Pol.Yakobus Marjuki, mengatakan, Pers memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa.

” Signifikasi peran Pers terletak pada tugas kontrol sosial untuk menghadirkan kembali realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam bentuk kemasan informasi yang sehat bagi masyarakat,” kata Brigjen Pol.

Yakobus Marjuki saat membuka sosialisai UU Pers bagi anggota Polri di SPN Jayapura, Selasa (15/5/2018).

Dikatakan, negara telah menjamin kemerdekaan Pers dan hak warga negara untuk informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termuat dalam 28f UUD 1945.

“ Indonesia sebagai negara hukum juga harus diimplementasikan untuk menghargai kemerdekaan pers dan hak rakyat guna memperoleh dan mencari informasi yang benar,” jelasnya.

Pers harus bebas dari kapitalisme dan politik karena merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai kontrol dan dilandasi dengan ‘checks and balances’.

“ Walapun berada diluar sistem formal, keberadaan Pers memiliki posisi strategis dalam informasi kepada publik sekaligus menjadi kontrol sosial, karena kebebasan pers menjadi tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara,” ujar Yakobus.

Kebebasan Pers, dapat dikatakan Pers merupakan peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lainnya, yang berpotensi melakukan off power, demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga berkembang dengan baik.

UU 40 tahun 1999, katanya, merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang mempunyai fungsi wujudkan satu kehidupan bersama yang baik. Oleh karena itu, Pers harus menjaga hati nurani untuk keberlangsungan demokrasi. ” Pers sebagai lembaga profesional harus melakukan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireeuw, mengatakan, Pers wajib melayani hak jawab bila ada pemberintaan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak koreksi apabila ada pemberintaan yang salah.

” Silahkan datangi kantor redaksi dan berikan hak jawab, dan itu harus dimuat. Apabila tidak dilakukan media bisa kena sanksi yang berat,” kata Ireeuw.
Tetapi Pers juga memiliki hak tolak meskipun wartawan banyak mengetahui banyak hal yang terjadi dilapangan, baik demo, kecelakaan maupun hal lainnya.

” Produk (berita) yang ditulis wartawan merupakan kesaksian wartawan soal kejadian yang terjadi dilapangan, itu bisa dipakai sebagai bukti oleh pihak kepolisian. Tidak bisa wartawan dipanggil setiap hari, kapan ia kerja. Itu sebabnya undang-undang pers menjamin adanya hak tolak, kecuali menyangkut keselamatan negara,” ujarnya.

Koordinator AJI Wilayah Papua dan Papua Barat yang juga merupakan Ahli Pers, Victor Mambor, menilai Undang-undang Pers di Indonesia paling baik, sehingga semua orang bisa menjadi wartawan.

” Siapa saja yang bisa melakukan kegiatan meliput, mengolah dan menyebarkan informasi bisa disebut sebagai wartawan, inikan jadi repot. Inilah yang harus diatur secara baik,” kata Victor. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *