Pangkalan Ojek Salah Satu Potensi PAD Kaimana

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Ojek merupakan salah satu topik yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Pasalnya, sebagian masyarakat merasa bahwa tarif ojek yang saat ini diberlakukan cukup tinggi. Untuk itu, belum lama ini Dinas Perhubungan pun mengambil suatu keputusan untuk menetapkan tarif ojek sementara.

Terlepas dari tarif ojek tersebut, sebagian besar masyarakat Kaimana terutama masyarakat yang berdomisili di kota Kaimana mempertanyakan, sebarapa besar kontribusi ojek untuk Pendapatan Asli Daerah, misalnya pajak dan lain-lain.

Kepala Bapenda Kabupaten Kaimana, La Bania, S.Sos

Namun, kembali lagi khusus untuk Ojek ini belum diatur dalam sebuah regulasi tersendiri, sehingga untuk pengaturannya pun belum bisa dilakukan secara maksimal.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kaimana pun mengakui bahwa, khusus untuk jasa ojek, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang ojek, sehingga kontribusi dari ojek pun, hanya pada retribusi parkir yang selama ini berjalan, baik untuk masyarakat umum maupun ojek (tukang ojek).

Hal ini dijelaskan Kepala Bapenda Kabupaten Kaimana, La Bania, S.Sos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini.

“Kalau untuk ojek, memang belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang ojek. Sehingga selama ini tidak ada potensi atau pungutan khusus untuk ojek. Mereka hanya dikenakan retribusi parkir, yang sama dengan masyarakat umum, ketika memarkir kendaraannya, baik di pasar sayur maupun di pasar ikan Krooy Kaimana,” ungkapnya.

La Bania juga mengatakan bahwa, ojek ini juga merupakan salah satu potensi PAD Kaimana, namun belum dimaksimalkan secara baik.

“ Kami pernah berkoordinasi dengan dishub, bagaimana supaya ojek ini dibuatkan semacam pangkalan. Sehingga dari pangkalan ini, mereka dikenakan retribusi parkir (pangkalan). Pangkalan ini disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga ojek ini cukup menunggu penumpang di pangkalan yang sudah ada. Atas parkir ojek di pangkalan inilah, mereka dipungut retribusi parkir tadi. Artinya pemerintah menyediakan fasilitas pangkalan ini, dan mereka dikenakan retribusi parkir misalnya,” jelasnya.

Lanjut dia, potensi ini akan maksimal jika pemerintah daerah Kaimana melalui dishub bisa menyediakan pangkalan ojek di titik-titik yang strategis.

“ Untuk teknis pengaturannya ini kan, dishub lebih tahu. Kalau pangkalan ini sudah disediakan, maka tentunya ojek-ojek juga sudah lebih tertib, karena mereka tidak lagi mengambil penumpang sampai masuk ke dalam pasar, tetapi cukup parkir di pangkalan sambil menunggu penumpang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, Siti Rahma Iribaram ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (19/4) menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada ijin khusus untuk operasional ojek dari PTSP.

“Memang benar bahwa untuk ojek ini belum ada ijinnya sampai saat ini. Karena secara khusus juga aturannya belum ada. Sehingga inilah yang membuat kenapa pengaturannya agak sedikit ribet, karena belum ada regulasi yang mengatur soal ojek ini. Tetapi secara teknisnya, dishub lebih tahu tentang ojek ini,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini ada himbauan dari presiden soal pembatasan pembuatan perda atau regulasi, sehingga menurutnya, hal ini akan diatur lebih lanjut oleh dinas perhubungan Kabupaten Kaimana.

“ Kalau selama ini memang tidak ada ijin khusus. Kalau bicara soal kontribusi bagi daerah, saya pikir selama ini juga jalan dari Bapenda dengan retribusi parkir. Hanya saja, mungkin belum maksimal. Saya sepakat kalau memang ada pangkalan khusus untuk ojek sehingga pengaturannya juga lebih mudah,” pungkasnya. (edo)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *