Bea Cukai Akui Hanya PT. MSP yang Kantongi Ijin Resmi

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Perijinan merupakan salahs atu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha yang ada di Kaimana, termasuk distributor dan agen penjualan minuman yang mengandung etil alcohol. Walaupun saat ini perda Kabupaten Kaimana yang mengatur tentang penjualan dan peredaran minuman beralkohol, namun ijin harus sudah mulai disiapkan dari sekarang.

Sehingga ketika perdanya sudah mulai diterapkan, maka distributor maupun agen sudah memiliki NPPBKC. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Fakfak, Rodjianto, ketika dikonfirmasi di Grand Papua Hotel belum lama ini, usai sosialisasi NPPBKC bagi minuman yang mengandung etil alcohol.

Kabupaten Kaimana masuk dibawah Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Fakfak, yang juga membawahi Kabupaten Teluk Bintuni.
“Sementara, untuk di Kaimana yang sudah memiliki NPPBKC adalah PT. Makmur Sejahtera Permai (MSP). Sementara ini yang sudah miliki ijin resmi hanya MSP. Itupun diurus langsung oleh pengusahanya di kantor Bea dan Cukai pusat. Jadi nanti yang mengurus NPPBKC adalah pengusahanya sendiri. Pengusahanya yang langsung mengajukan sendiri ke Kantor Bea dan Cukai,” ungkapnya.

Ketika disinggung apakah minuman yang sekarang ini beredar di Kaimana adalah illegal, lanjut Rodjianto, minumannya sendiri tidak illegal, karena sudah ada pita cukainya di kemasan minumanya. Sehingga menurutnya, resmi dan tidak illegal.

“Kalau sudah ada pita cukainya, maka otomatis minuman tersebut legal. Hanya saja, untuk penjualan di Kabupaten Kaimana, belum bisa diatur secara baik, karena masih harus menunggu perda yang sampai saat ini masih berproses di pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Sehingga ketika perdanya sudah bisa diterakpkan maka bisa sinkron dengan bea cukai. Selama kami di Kaimana juga, yang kami temui rata-rata minuman dari pabrikan sudah resmi karena ada pita cukainya,” lanjutnya.

Terkait dengan langkah tegas yang nantinya diambil oleh pihak Bea dan Cukai Fakfak, lanjut Rodjianto, kedepannya aka nada tindakan tegas yang diambil olehnya, ketika menemui ada distributor maupun penjual yang tidak mengantongi ijin resmi dari Bea dan Cukai.

“Sekarang ini kan masih tahapan sosialisasi. Ketika sosialisasi ini sudah selesai, maka penindakkan akan kami lakukan. Artinya ketika ada pengedar yang tidak memilik ijin resmi dari Bea dan Cukai, maka tentunya akan kami tindak tegas, karena menyalahi aturan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Rodjianto berharap agar pelaku usaha khususnya yang akan menjual minuman yang mengandung etil alkohol, untuk bisa mengurus NPPBKC, sehingga tidak menemui kendala dilapangan.

“NPPBKC ini sudah diatur dalam regulasi. Sehingga ini yang akan menjadi pegangan kami, ketika kami melakukan penindakan. Kami berharap setelah sosialisasi ini, semuanya bisa memahami baik dan bisa mengurus NPPBKC. Pengurusan NPPBKC ini juga tidak dipungut biaya sepeserpun, dan kami siap membantu pelaku usaha yang ingin mengurus ijin NPPBKC-nya,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *