Dinas PUPR Papua Gelar Pelatihan Pendata Penyusunan HSBGN

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, Honaipapua.com,-Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya,ST, mengatakan, pendata yang terlatih dan memiliki kemampuan serta keahlian dalam menentukan harga bahan bangunan dan pekerja di kabupaten/kota sangat diperlukan.

” Papua dengan topografi yang sangat rumit, tentu memiliki kesulitan kerja tersendiri dengan kendala-kendala non teknis dan sosial. Untuk itu, cara menyusun harga satuan bangunan gedung negara yang akuntabel serta memiliki kepastian hukum dalam rangka penyelamatan aset negara harus benar-benar dilaksanakan,” kata Djuli kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (9/5/2018).

Ia tekankan, dalam membangun sangat dibutuhkan suatu kebijakan ketepatan hitung, yang mana harus bijak dalam melaksanakan mendata dan menghitung harga satuan.

Apalagi kata ia, dalam satu kabupaten/kota tingkat kesulitannya sangat berbeda. Untuk itu, dengan kondisi yang ada membutuhkan penghitungan yang tepat dalam rangka menghitung harga satuan gedung negara.

“Kalau di ibukota kabupaten mungkin harganya Rp.100 ribu, tetapi distrik sudah pasti bisa 10 kali lipat, itu dikarenakan ongkos pikul (panggul) yang juga harus masuk dalam hitungan yang tepat supaya dalam pelaksanaan konstruksi tidak didapat produk bangunan yang asal-asalan karena kekurangan harga atau juga kelebihan harga,” ujarnya.

Dia menambahkan, kekurangan harga dapat mengakibatkan mutu bagunan menjadi rendah karena pihak ketiga melakukan penghitungan bagaimana mendapat kuntungan kalau harga tidak sesuai dengan harga rill setempat.

” Untuk itu, lewat pelatihan-pelatihan pendata bisa mengetahui permasalahan yang ada sehingga tercapainya penyelenggaraan HSBGN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, representatif dan tertibnya pendataan rumah negara golongan III di Papua,” kata dia.

Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua, Noak Kapisa, menilai pelatihan bagi tenaga pendata harga satuan bahan bangunan dan upah kerja harus terus dilakukan agar kabupaten/kota bisa mengetahui kondisi daerahnya masing-masing.

” Tenaga pendata yang terlatih dan memiliki kemampuan serta keahlian dalam mendata harga bahan bangunan dan upah kerja harus ada di Papua untuk mendapat kualitas bangunan yang yang baik,” kata Kapisa.

Apalagi menurut ia, rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.

” Oleh karena itu harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik berdasarkan peraturan presiden No 73 tahun 2011 tentang pembangunan bangunan gedung negara dan peraturan menteri PU no 45/PRT/M/2007, tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang tersebar sampai kabupaten/kota di Papua,” jelasnya. (bal/del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *