SD YPK Serito Rusak Parah, Dimana CSR-nya LNG TANGGUH ?

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Melalui Press Releasse nya, Minggu (12/9),
Mananwir Paul Finsen Mayor selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, menyebutkan, Cara-cara berbisnis yang sering kali diterapkan oleh beberapa Korporasi atau investor asing di Tanah Papua ini sangat menyakiti hati orang Papua.

Mereka tidak memperhatikan Kondisi Masyarakat Adat pemilik Tanah Adat yang dipergunakan untuk kepentingan Investasinya.

Terkesan Mengabaikan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat setempat. Hal ini, sangat mengecewakan Pemilik Tanah Adat.

Salah satunya terjadi di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni. Yaitu, ada salah satu SD yakni SD YPK Serito di Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni yang sudah rusak parah dan Tidak ada perhatian dari Perusahaan LNG TANGGUH.

Sekolah Dasar ini merupakan SD yang sebelumnya dibangun Lantaran masyarakatnya dipindahkan dari kampung Tanah Merah karena akan dibangun Kilang Gas Alam Cair.

SD YPK Serito adalah Ring I Perusahaan LNG TANGGUH. Lalu, sekolah ini rusak parah. Dimana Dana CSR perusahaan ini? Padahal sebenarnya ini menjadi Perhatian Serius dan tanggung jawab sosial perusahaan LNG TANGGUH.

Perusahaan LNG TANGGUH diingatkan untuk Jangan Hanya mau Ambil Sumber Daya Alamnya saja, lalu mengabaikan dan mengorbankan Masyarakat Adat setempat. Kalau begini kan kelihatan Masyarakat Adat setempat dikorbankan demi kepentingan Investasinya saja.

Ini sangat melanggar Prinsip Keadilan.

Masyarakat adat mereka inilah pemilik Tanah Adat dan sumber daya alam. Kenapa Hak Hak mereka diabaikan??

DAP WILAYAH III DOBERAY Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat Mendesak pemerintah daerah kabupaten teluk Bintuni dan pemerintah provinsi Papua Barat untuk segera memanggil pihak perusahaan LNG TANGGUH untuk mempertanggung jawabkan hal.

Perusahaan LNG TANGGUH harus memperhatikan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat setempat seperti hak mendapatkan Posisi di perusahaan LNG TANGGUH, Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan sejumlah kompensasi dari perusahaan LNG TANGGUH Karena Tanah Adat nya telah dipakai oleh perusahaan LNG TANGGUH.

” Kami harap kedepannya masyarakat adat Bintuni kalau ada masalah yang sa segera melaporkan ke DAP Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat agar kami memanggil pihak perusahaan LNG TANGGUH dan pemerintah daerah kabupaten teluk Bintuni serta pemerintah provinsi Papua Barat untuk mempertanggung jawabkan hal ini agar Hak Hak Dasar Masyarakat Adat Papua di daerah Adat Bintuni tidak diabaikan dan tidak dilanggar oleh pihak manapun, “tambah Paul Finsen Mayor. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *