Pemilihan Wakil Ketua DPR PB Dari Utusan Masyarakat Adat, Wajib Hukumnya Memperhatikan Rekomendasi DAP

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ( 7 ), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat(6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Demikian disampaikan Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP

” Jadi sesuai dengan Aturan tentang unsur pimpinan, itu telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, “terang Paul Finsen Mayor kepada media ini melalui telepon selulernya, Senin (15/11).

Menurut Paul Finsen Mayor bahwa Itu jelas kewenangan untuk dipilih dan memilih didalam internal Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Fraksi Otonomi Khusus Papua ( DPR PB FRAKSI OTSUS).

Ketika DPR PB Fraksi OTSUS duduk dan memilih harus memperhatikan rekomendasi Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua. Karena DPR PB Fraksi OTSUS bisa duduk itu atas rekomendasi dari Masyarakat Adat Papua, artinya itu kursinya Masyarakat adat Papua.

” Jadi, dalam hal internal DPR PB Fraksi OTSUS memilih Wakil Ketua IV DPR PB Sebagai Perwakilan Masyarakat Adat Papua wajib hukumnya memperhatikan Rekomendasi Dewan Adat Papua, “terang Paul lagi.

Lanjutnya, karena Orang Yang duduk di Wakil Ketua DPR PB dari Utusan Masyarakat Adat Papua itu harus Berpengalaman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat adat Papua.

Wakil Ketua IV DPR PB dari Utusan Masyarakat Adat Papua juga mempunyai Track Record Jelas memperjuangkan Hak Hak Dasar Masyarakat Adat Papua atau Orang Asli Papua.

Yang Bersangkutan dapat berdiri teguh memperjuangkan hak hak Orang Asli Papua untuk Tujuan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua.

” Jadi substansinya jelas dalam hal memilih Wakil Ketua DPR PB dari Utusan Masyarakat Adat Papua Harus memperhatikan Rekomendasi Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua, “tambah Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *