Menimbulkan Kerugian di Masyarakat Adat Papua, Izin Perusahaan Kelapa Sawit PT. MPHS Harus Dicabut

Adat
Bagikan berita ini

Manokwari,Honaipapua.com, -Sejak Tahun 2007 berdirinya Perusahaan Kelapa Sawit Medco Papua Hijau Selaras (PT MPHS) selalu saja ada masalah, bahkan Manager Perusahaan Kelapa Sawit tersebut, selalu saja tidak bertahan lama dan kalaupun lama, pasti hanya menjabat 7 bulan, karena sistem operasi Perusahaan Kelapa Sawit tersebut kurang maksimal. Perjanjian awal, waktu perusahaan kelapa sawit tersebut, pertama kali masuk ke wilayah Manokwari bahwa masyarakat adat di wilayah tersebut dan para kepala suku beserta keluarganya akan diperhatikan dan diberi posisi didalam perusahaan kelapa sawit tersebut, tetapi  nyatanya sekarang, tidak seperti itu,  malahan sebagian besar karyawan diberhentikan dengan tidak hormat terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Adat setempat. Ini sangat Prihatinkan dan menyakiti hati Masyarakat Adat Papua.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP.

Kepada media ini Via telepon selulernya, Kamis (3/11) Paul Finsen Mayor, S.IP, menyampaikan bahwa Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat selalu mendampingi Masyarakat Adat dengan Pihak perusahaan kelapa sawit tersebut selama beberapa tahun ini, namun menurut pandangan Kami tidak ada niat baik dari pihak perusahaan untuk memberdayakan, menghormati, melindungi dan tidak ada keberpihakan terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua pemilik Hak Ulayat di wilayah tersebut maka kami desak izin Usaha Perusahaan Kelapa Sawit tersebut untuk dicabut oleh Pemerintah Daerah.

” Hal itu juga membuat Masyarakat Adat Papua di Wilayah Perkebunan kelapa sawit tersebut tidak nyaman dengan kondisi tersebut, ” terang Paul Finsen.

Kata Paul Finsen, apalagi sering terjadi Masalah Baik antara Pekerja Kebun Sawit yang Ribuan Hektar itu di wilayah Warmare, Prafi, Masni dan Sidey di kabupaten Manokwari ini sebenarnya karena Mekanisme kerja di Perusahaan Kelapa Sawit tersebut yang menurut Pandangan Kami Tidak Profesional dan Maksimal.

Paul mencontohkan, ada salah satu Tokoh Masyarakat Adat setempat yang membawa masuk perusahaan tersebut ke wilayah Manokwari kemudian sekian lama ketika merasa hak-haknya sebagai Tokoh Masyarakat Adat Papua yang mengizinkan dan membawa masuk perusahaan kelapa sawit tersebut komplain ke Pihak perusahaan baru kemudian melaporkan masalah tersebut ke Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat dan kami turun ke lokasi kemudian selesaikan masalah tersebut. Dengan pernyataan bahwa Tokoh Masyarakat Adat tersebut diangkat menjadi salah satu Pejabat di Perusahaan Kelapa Sawit tersebut namun tidak pernah ditraining oleh pihak perusahaan. Padahal permintaan dari Dewan Adat Papua agar yang bersangkutan harus ditraining oleh pihak perusahaan agar mengerti mekanisme kerja di posisi jabatannya.

” Nah, beberapa Minggu lalu yang bersangkutan mengeluarkan surat undangan rapat menggunakan kop surat perusahaan kemudian langsung “dipecat” oleh perusahaan tersebut dan ditekan untuk menandatangani Surat Pemutusan hubungan Kerja dan ini tindakan yang tidak benar dan tidak tahu adat. Percuma berinvestasi di Tanah adat kami, tapi tidak menghargai Hukum adat Papua itu adalah tindakan melanggar hukum Adat di tanah Papua, “tegas Paul Finsen.

” Oleh sebab itu, kami desak untuk Pemerintah Kabupaten Manokwari maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera mencabut izin usaha dari Perusahaan Kelapa Sawit tersebut karena telah melanggar hukum Adat Papua dan juga tidak menghargai Masyarakat Adat Papua pemilik Hak Ulayat di wilayah adat Papua, “tegas Paul Finsen.

” Kami desak segera pemerintah daerah cabut izin usaha dari Perusahaan Kelapa Sawit tersebut. Karena telah merugikan masyarakat adat dan tidak menghargai Hukum adat Papua serta kedepannya pasti akan selalu menimbulkan rasa tidak nyaman dimasyarakat lalu akan melahirkan masalah -masalah baru ditengah-tengah masyarakat adat Papua, ” tambah Paul Finsen Mayor, S.IP. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *