Komisi III DPRP Desak Selesaikan Masalah BUMD

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,- Komisi III DPR Papua terus mendesak Organisasi Perangkat Daerah Provinisi Papua yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar segera selesaikan masalah merger (penggabungan) perusahaan daerah di Provinsi Papua.

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, mengatakan, OPD terkait harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, agar penggabungan PT. Irian Bhakti Mandiri dengan PD Irian Bahkti segera dilakukan.

“Pimpinan OPD ini yang harus pro aktif, kalau sampai sekarang merger tidak jalan, berarti kepala OPD dan stafnya tidak bekerja,” kata Carolus kepada wartawan di Jayapura, Kamis (24/5/2018).

Menurutnya, penyelesaian masalah ini ada pada Sekda Papua, Biro Hukum dan Biro Perekonomian yang membawahi dan tanggungjawab dari BUMD maupun Sekda Papua sendiri.

“Jadi, ketika Provinsi Papua masih dipimpin Gubernur Lukas Enembe, BUMD yang tidak produktif sudah diminta untuk ditutup. Tetapi perintah ini tidak ditindaklanjut dari OPD terkait,” katanya.

Dikatakan, perusahaan daerah ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih serius lagi, dan OPD harus bekerja baik. Sekarang penjabat Gubernur sudah menyampaikan perusahaan daerah yang tidak produktif ditutup, tetapi kalau tidak ditindaklanjuti OPD terkait tetap sama saja.

“Tak mungkin Gubernur langsung mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menghapus perusahaan daerah, semua itu harus sesuai prosedur dan peraturan pengundang – undangan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta OPD yang membawahi BUMD untuk pro aktif dan segera menyelesaikan masalah ini. “Jangan kita berteriak terus di media tetapi tidak ada langkah nyata dari OPD terkait,’ kata Carolus. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *