Jubir DAP Wilayah III, Rakyat Papua Harus terlibat dalam Negosiasi Tambang Freeport

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Honaipapua.com,-Permasalahan PT. Freeport yang sekian tahun lamanya beroperasi diatas tanah Adat milik Masyarakat Papua khususnya suku Amugme dan Komoro sangat tidak manusiawi. Pemerintah Indonesia jika menuntut hak harus lakukan kewajibannya untuk memastikan bahwa rakyat Papua akan aman dalam berbagai persoalan Termasuk dampak limbah cair yang mengandung zat merkuri serta zat asam yang mengancam kehidupan Masyarakat Adat di sekitar wilayah tambang, Tembaga Pura, Timika dan bahkan daerah lain di Papua.

Pasalnya, Selama beroperasi sejak tahun 1967, Masyarakat Adat secara otomatis telah kehilangan tanah adatnya yang disabotase begitu saja.
Pemerintah Indonesia harusnya malu dan tahu diri. “kesepakatan kontrak macam apa yang tidak perna melibatkan pihak Ketiga yang adalah pemilik hak ulayat. Ini Negara Hukum kah atau Negara apa? ”

Berdasarkan data Freeport , sejak 1991 hingga 2015, Freeport menyumbang untuk Pemerintah Indonesia sebesar 60% berupa Pajak, Royalti dan Dividen

Pajak, royalti, dan dividen yang dibayar pada pemerintah Indonesia sejak 1991 Itu telah melebihi US$ 16,1 miliar, sedangkan Freeport McMoRan hanya mendapatkan menerima US$ 10,8 miliar dalam bentuk dividen atau sekitar 40% saja.

Berdasarkan data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$ 1,287 miliar Sementara
royalti yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$ 1,769 miliar. Adapun total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$ 13,085 miliar. Selain itu, PT Freeport Indonesia menginvestasikan US$ 7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestrik Bruto Nasional.

Sekarang Pemerintah Indonesia mau ambil alih divestasi atau saham 51% tanpa melibatkan pemilik hak ulayat. Oleh sebab Itu, pemilik hak ulayat harus dilibatkan.

Dewan Adat Bersama selururuh elemen Masyarakat dan lembaga non Pemerintah akan menuntut Negara lakukan kewajibannya sesuai dengan konteks Negara Hukum. Jangan membuat hukum lalu diinjak-injak.

Jubir DAP WIL. III DOMBERAY

Timotius Daud Yelimolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *