DAP Wilayah III Doberay : Sah, Alexius Djopari Terpilih Sebagai Ketua DASS Djopari Wero di Pedalaman Wondama

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wondama,Honaipapua.com, -Rabu 5 Mei 2021, bertempat di aula kantor Distrik Wamesa, kabupaten teluk Wondama, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat Adat Papua di wilayah sub suku Djopari – Wero sebagai pemilik hak Ulayat di wilayah Distrik Wamesa dan didalamnya terdapat dua kampung yang berada di Distrik Nikiwar.

Kepada media ini melalui siaran Pers, Ketua DAP WILAYAH III DOBERAY, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP, Minggu (16/5) mengatakan, Musyawarah masyarakat Adat 6 wilayah sub suku Djopari Wero telah bersepakat untuk membentuk dan mengangkat Pemimpin Adat dari tingkat Kampung sampai ke tingkat sub suku Djopari Wero. Berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua di kabupaten Teluk Wondama terlebih khusus wilayah Adat Sub Suku Djopari Wero menjadi pergumulan panjang yang kemudian membawa masyarakat adat untuk harus membentuk Kepemimpinan Adat dari tingkat Kampung sampai ke Tingkat sub suku Djopari Wero untuk menjawa segala persoalan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Menurut Paul Mayor bahwa pembentukan Dewan Adat Sub Suku (DASS) Djopari Wero ini untuk dapat menjadi jembatan atau fasilitator dan mediator antara masyarakat adat dan pemerintah demi kebijakan pemerintah yang tetap harus memperhatikan hak hak dasar masyarakat adat Papua di wilayah adat setempat.

Dikatakannya, apalagi masyarakat adat Papua sangat mendukung kebijakan pemerintah, sepanjang kebijakan pembangunan itu melibatkan dan menguntungkan masyarakat adat Papua di wilayah adat setempat.

Oleh sebab itu, lanjut Paul Mayor, dengan penuh semangat dan keinginan masyarakat adat di wilayah adat tersebut untuk tetap pembangunan berjalan dengan catatan harus memperhatikan dan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan di wilayah adat mereka.

Hampir seratus perwakilan masyarakat adat dari 6 kampung beserta beberapa kepala kampung beserta sejumlah aparat kampung, dan juga didampingi oleh Kepala Pos Polisi di daerah tersebut.

Dikatakannya bahwa, kegiatan ini turut hadir Zakeus Djopari,SH.Kp. selaku Kepala distrik Wamesa beserta beberapa kepala kampung, sekretaris kampung dan aparatur pemerintah kampung dari kampung Karuan, Kampung Yarapate, Kampung Sabubar, Kampung Ambuan, sedangkan kampung Mamisi dan kampung Merabur dari distrik Nikiwar juga turut hadir karena mereka semua adalah masyarakat adat sub suku Djopari Wero.

Masyarakat adat telah membentuk Dewan Adat Kampung, di enam kampung dan Dewan Adat Sub Suku Djopari Wero untuk membawahi beberapa kampung tersebut.

Sejumlah rekomendasi dan keputusan adat telah diputuskan didalam musyawarah masyarakat Adat sub suku Djopari Wero dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Ketua Dewan Adat Sub Suku Djopari Wero Dengan tetap berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat yang membawahi sebelas Kabupaten kota di Papua Barat.

” Atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mengucapkan Selamat dan sukses selalu dalam kepemimpinan Alexius Djopari yang telah dipilih oleh Masyarakat Adat sebagai Ketua Dewan Adat Sub Suku Djopari Wero di Pedalaman kabupaten Teluk Wondama, “kata Paul Mayor.

” Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Kepala Distrik Wamesa, kabupaten Teluk Wondama yang telah bekerja keras dan tidak kenal lelah telah mensukseskan Musyawarah Masyarakat Adat Sub Suku Djopari Wero, dengan memfasilitasi Pertemuan ini dari awal sampai selesai, “tutur Mananwir Paul Mayor.

” Barang siapa bekerja untuk kepentingan Masyarakat Adat Papua, dia akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan lebih baik di atas Tanah ini, “katanya lagi.

Selanjutnya, tambahnya, masyarakat adat sub suku Djopari Wero akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah kabupaten Teluk Wondama, dalam hal mensukseskan program pembangunan pemerintah daerah yang memihak masyarakat adat Papua sesuai Amanat UU Otonomi Khusus pasal 43, yakni, keberpihakan pemberdayaan perlindungan dan penghormatan terhadap hak hak dasar masyarakat adat Papua. Itulah substansi pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan menyentuh masyarakat adat Papua. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *