DAP Tatap Muka Bersama Wakapolda Bahas Kamtibmas di Papua Barat

Adat
Bagikan berita ini
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    23
    Shares

MANOKWARI, Honaipapua.com,- Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay bersama Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat bersilahturahmi bersama Wakapolda Papua Barat, Kombes Pol Tatang di Markas Polda Papua Barat.

Tujuan Kedatangan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay bersama Ketua Laskar Anti Korupsi ( LAKI) Provinsi Papua Barat Tuan Yan Arwam bersama tokoh pemuda Raja Ampat Arek Mambrasar, SP adalah untuk membicarakan beberapa hal yang sangat urgent seperti pemberlakuan Hukum Adat dan Hukuk Positif dalam penyelesaian masalah masyarakat, ” terang Ketua DAW III Doberay Manawir Finsen Paul Mayor.SI.P kepada Honaipapua.com via telepon selulernya, Rabu (5/9).

Dikatan Paul Mayor, menyangkut Kamtibmas yakni, Pola perlakuan dan pelayanan dimana harus diakui bahwa di Tanah ini ada Hukum tertulis atau hukum positif ( KUHP) dan Hukum tidak tertulis ( Unwritten Constitution) atau yang akrab disebut hukum adat. maka, Aparat kepolisian dalam pelayanan kepada masayarakat apabila menyelesaikan masalah dalam masyarakat harus juga melihat Kearifan lokal atau yang lebih tepat dikatakan bahwa mekanisme penyelesaian masalah di masyarakat adat.

” Seperti kalau ada masalah di masyarakat adat sebaiknya di selesaikan di Ranah Peradilan Adat. Sebab Di Dewan Adat itu, ada Peradilan adat yang mempunyai tugas dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, ” tuturnya.

Lanjutnya, dalam silaturahmi ini, kami minta Kapolda dalam hal ini yang mewakili adalah wakapolda Kombes Pol Tatang, untuk dapat memberikan pembinaan kepada Jajarannya di setiap Polres di wilayah Papua Barat, agar dalam penyelesaian Kasus, wajib mengacu kepada Hukum adat setempat, agar dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebab hukum adat orang papua masih hidup dan berkembang dikalangan masyarakat adat Papua di Papua Barat.

Menurut Manawir, terkait masalah penundaan pelantikan saudara Yan Hendrik Saiduy, SE.,MM Komisioner KPUD Kab. Manokwari, ujung dari Penundaan ini terjadi gelombang demo sampai berujung pemalangan Kantor KPU PB. Oleh sebab itu, Dewan Adat meminta segera yang bersangkutan dilantik demi Kamtibmas di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat.

Pak wakapolda sangat mengapresiasi kedatangan DAP bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemuda dan ini silaturahmi yang sangat bernilai karena membicarakan permasalahan bersama di Papua Barat.

Pak Wakapolda mengakui akan mengakomodir masukan dari Dewan adat terkait pelayanan kepolisian ditingkat Polres-Polres di Papua Barat, agar mengurus atau menangani masalah masyarakat adat harus melihat hukum adat setempat dan dapat berkomunikasi dengan dewan adat di setiap kabupaten kota di Papua Barat, serta Polda akan memanggil KPU PB untuk meminta pertanggungjawaban KPU PB terkait penundaan pelantikan ini dan untuk menjaga kamtibmas di Manokwari , ibu kota provinsi papua barat maka KPU PB segera berkordinasi dengan KPU RI. (pic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *