DAP: Silahkan Vaksin Tapi Jangan Paksa Masyarakat

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah itu silahkan di lakukan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.

Namun demikian, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah bahwa dalam melakukan serangkaian kegiatan pemerintah wajib memperhatikan Hak Asasi Manusia ( HAM ).

Kepada media ini Sabtu (10/7) via pesan Whatsapp, Ketua DAP WILAYAH III DOBERAY, Mananwir Paul Finsen Mayor,S. IP menyebutkan, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa silahkan lakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat tapi jangan memaksa atau melakukan paksaan sebab mengikuti program vaksinasi atau tidak itu dikembalikan kepada masyarakat. Sebab itu hak asasinya, apabila masyarakat merasa perlu maka silahkan vaksin tapi kalau tidak yang tidak apa-apa. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun kepada Masyarakat Adat Papua, karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

” Oleh sebab itu atasnama Masyarakat Papua adat Papua di wilayah adat Doberay Papua Barat ingin menghimbau kepada pemerintah agar dapat mensosialisasikan secara berkeselinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat, “imbuh Paul Finsen.

Sebab, sampai saat ini, lanjut Paul, masyarakat Adat Papua masih banyak yang belum tahu dengan jelas vaksinasi itu apa? Dan masyarakat adat Papua juga bertanya, apakah kalau tidak vaksin itu nanti tidak dapat pelayanan pemerintah?

Apakah masyarakat adat Papua yang memiliki penyakit bawaan kemudian divaksin, apakah aman saja atau bisa terjangkit penyakit lain?

Apakah dengan vaksin otomatis sudah tidak akan kena covid lagi? Perlu sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat adat Papua dengan lebih baik dan detail agar tidak terjadi salah paham didalam masyarakat adat Papua itu sendiri.

Memang perlu ada komunikasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham yang berakibat penolakan terhadap program vaksinasi ini. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *