DAP : Pemerintah didesak Ganti Rugi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Wamesa

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Hari ini, Jumat tanggal 07 Mey 2021 telah datang ke Kantor DAP WILAYAH III DOBERAY, Masyarakat Adat Wondama, dari suku Wamesa di tanah Djopari Wero.

Mereka mengadukan masalah Tanah Adat mereka yang telah dibangun Jalan Trans Nasional Mameh-windesi dan mereka tidak diajak bicara mengenai pembangunan jalan diatas Tanah adatnya. Sehingga mereka mengalami Kerugian hutan Adat kira-kira 1000 Hektar dan material kira kira 3 juta Meter kubik serta 11 situs keramat, Jalan yang dibangun kira kira 105 kilometer di 3 Distrik, yakni, Distrik Sough Bepu, Distrik Wamesa, dan Distrik Nikiwar. Ketiga Distrik ini, ada di wilayah Pemerintahan kabupaten Wondama. Dan sebenarnya wilayah ini adalah hutan lindung dan areal konservasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Kepada media ini melalui Press Relesse, Ketua DAP WILAYAH III DOBERAY, Mananwir Paul Finsen Mayor, menyebutkan, Atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat ingin memberikan pernyataan dan mengingatkan pihak pemerintah daerah provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Pusat dalam hal ini seperti balai-balai kementerian PUPR, agar dalam menjalankan pembangunan jalan contohnya seperti Jalan Trans Nasional Mameh-Windesi, yang mana hari ini telah menjadi kontroversi dan polemik di tengah masyarakat adat Papua pemilik hak Ulayat dan hutan Adat yang dianggap telah dilanggar oleh pihak pemerintah dan pelaku pembangunan.

Oleh sebab itu, kami mengingatkan pihak pemerintah daerah maupun pusat dalam hal ini Balai-balai kementerian PUPR kalau mau melakukan pembangunan di Papua Barat.

Maka, kami harapkan harus ajak bicara masyarakat adat pemilik hak Ulayat dan hutan Adat dulu baru.lakukan pembangunan baik jalan dan jembatan maupun pembangunan apapun.

Papua barat adalah wilayah Otonomi Khusus (Otsus) sehingga ada kekhususan bagi masyarakat adat Papua. Kekhususan orang Papua adalah hukum Adatnya. Sehingga apapun kegiatan pembangunan disini, ditanah adat kami, maka harus ajak bicara masyarakat adat Papua dahulu. Apabila dikemudian hari masyarakat adat Papua pemilik hak Ulayat dan hutan Adat merasa dilanggar hak hak dasar masyarakat adat Papua, maka masyarakat akan ambil sikap dan tindakan dan hal ini dapat menghambat pembangunan di daerah.

Ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah daerah maupun pusat sehingga kedepannya harus ajak bicara masyarakat adat Papua sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah benar benar menyentuh dan menguntungkan masyarakat adat Papua.

Itulah substansi dari pelayanan pemerintah dan pembangunan diatas Tanah Papua yang masyarakat adat Papua inginkan.

Oleh sebab itu, atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mendesak pemerintah agar segera ganti rugi hak hak masyarakat adat suku Wamesa. (***)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *