DAP: Ganti Rugi, Masyarakat Adat dan Pemda PB Akan Bertemu

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Rabu 21 Mei 2021, bertempat di hotel Swiss-Belhotel Manokwari, telah dilaksanakan pertemuan antara Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat bersama Ketua Dewan Adat Suku Djopari Wero dan tujuh Ketua Dewan Adat Kampung sebagai pemilik hak Ulayat di wilayah distrik Wamesa dan Distrik Nikiwar dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan itu telah dilahirkan keputusan-keputusan yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat adat suku Djopari Wero dan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat beserta Stafnya.

Kepada media ini via telepon selulernya, Ketua DAP WILAYAH III DOBERAY, Mananwir Paul Finsen Mayor, mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai niat baik untuk memperhatikan dan menyelesaikan Permasalahan hak hak hutan, Tanah dan benda-benda budaya yg telah rusak akibat dari pembangunan jalan trans Nasional ini.

” Masyarakat Adat suku Djopari Wero juga mempunyai niat baik untuk duduk dan bicara maka dalam kesepakatan itu Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat diminta untuk memfasilitasi Pertemuan masyarakat adat dan Bapak Gubernur Papua Barat untuk membicarakan penyelesaian kongkrit dari ganti rugi hak hak masyarakat adat Djopari Wero di Pedalaman Wondama, “tutur Paul Finsen Mayor seraya menambahkan Luasan tanah adat yang dilalui oleh Jalan Trans Nasional Mameh-windesi, yakni, 71 KM.

Oleh sebab itu, lanjutnya, atasnama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat kami akan mendorong secepatnya perwakilan masyarakat adat dari 7 kampung dan 2 distrik Nikiwar dan Wamesa di kabupaten Teluk Wondama untuk bertemu dengan Bapak Gubernur Papua Barat demi penyelesaian hak hak masyarakat adat Djopari Wero sebab sampai hari ini sudah beberapa Minggu Terjadi Pemalangan semua peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan jalan trans Nasional Mameh-windesi karena masalah Hak Adat masyarakat adat yang harus diselesaikan dahulu baru dilakukan pengerjaan proyek pembangunan Jalan Trans Nasional Mameh-windesi ini.

Paul menambahkan, atasnama Masyarakat Papua dan Papua Barat kami meminta kepada Bapak Gubernur Papua Barat dapat memberikan waktu kepada perwakilan masyarakat adat dan DAP Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Fasilitator dan mediator antara masyarakat adat dan pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi hak hak masyarakat adat Papua di kabupaten Teluk Wondama ini.

” Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang telah bertemu dengan Sejumlah masyarakat adat Djopari Wero dan kemudian menindaklanjuti dengan akan bertemu dengan Bapak Gubernur Papua Barat. Ini kinerja Anak Anak Asli Papua di Pemerintahan yang harus diteladani oleh Anak Anak Asli Papua lainnya, “tambahnya lagi. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *