DAP: “Berakhirnya” Otsus, DPR RI dan DPD RI Asal Tanah Papua, Didesak Fokus Sikapi Masa Depan Papua

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DAP: “Berakhirnya” Otsus, DPR RI dan DPD RI Asal Tanah Papua, Didesak Fokus Sikapi Masa Depan Papua

Oleh Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP

Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP

Berkaitan dengan Pernyataan Saudara Presiden Jokowi terkait Otonomi Khusus Papua, Kalangan Kabinet Menteri dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi dan DPR RI telah Membentuk Tim panitia Khusus Revisi UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Kemudian di kedua Provinsi Papua dan Papua Barat, juga Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melakukan Rapat dengar Pendapat ( RDP) rata-rata pernyataan Masyarakat Papua yang hadir dalam Rapat dengar Pendapat itu menyatakan bahwa menolak Otsus dan meminta Referendum bagi Rakyat Papua.

Kemudian dengan kewenangan yang ada tetap dilaksanakannya Pembahasan Revisi UU Otonomi Khusus Papua di Parlemen RI. Rakyat Papua menjadi kebingungan apakah hasil rapat dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh majelis rakyat Papua Barat itu sudah ada di meja Presiden Jokowi? Jawabannya ada di MRPB apakah mereka sudah serahkan hasil RDP ke presiden Jokowi atau belum?

Kemudian menurut pengamatan masyarakat adat Papua bahwa sosok yang gencar mempertanyakan Revisi UU Otonomi Khusus Papua di Parlemen RI atau di Senayan itu hanya Senator Dr. Filep Wamafma SH M.Hum,.C.LA utusan Dewan Adat Papua. Sampai saat ini menurut pandangan masyarakat adat Papua rata-rata Perwalian Masyarakat Papua dan Papua Barat di Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua dan Papua Barat rata-rata “Diam Membisu” dalam persoalan Otsus Papua di Parlemen RI. makasaat ini, wajib hukumnya untuk duduk sama-sama dan sikapi masa depan Tanah Papua di era dimana “Berakhirnya” Otsus Papua.

Kemanakah Masa Depan Papua? Apa yang rakyat Papua inginkan? Siapakah yang akan memfasilitasi rakyat Papua dalam menyampaikan Pokok-pokok Pikirannya kepada Pemerintah Pusat?

Apa solusi penanganan sejumlah Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua? Intinya semua anak-anak adat Papua yang ada di Parlemen RI agar duduk bersama dan sama-sama duduk membahas dan menentukan apakah Rakyat Papua ini harus ada dialog sebelum Revisi UU Otonomi Khusus Papua? Karena Pandangan Masyarakat Adat Papua bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hari ini adalah Revisi UU Otonomi Khusus Papua secara sepihak dan dianggap merugikan dan tidak mendengar suara dan isi hati masyarakat adat Papua di 7 wilayah Adat di Tanah Papua. Hal-hal seperti ini akan melahirkan masalah baru tengah-tengah kehidupan masyarakat adat Papua dan konflik berkepanjangan dan tidak ada solusinya.

Oleh karena itu, Besar harapan masyarakat adat Papua agar ada pernyataan resmi dari Utusan Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI asla Tanah Papua agar segera kumpul dan bicara lalu keluarkan pernyataan bersama yang menjadi solusi penyelesaian sejumlah permasalahan yang ada di Tanah Papua ini.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *