DAP Apresiasi Kebijakan Sekda PB untuk selesaikan Hak Tanah Adat Suku Djopari Wero

Adat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Atasnama Masyarakat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Sekda Papua Barat yang telah bekerja sama dengan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat untuk segera mengambil kebijakan dalam menyelesaikan Hak Tanah Adat milik Masyarakat Adat Djopari Wero di Pedalaman Kabupaten Wondama.

Kepada media ini melalui telepon selulernya, Selasa (6/7) Ketua DAP WILAYAH III DOBERAY, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP menyampaikan bahwa Pembangunan Jalan Trans Nasional Mameh-windesi yang melintasi Tanah Adat milik Masyarakat Adat Djopari Wero di Pedalaman Wondama. Oleh karena itu, masyarakat adat Mengadu ke Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat untuk menjadi Mediator dan Fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak yakni, Gubernur Papua Barat yang dalam hal ini menunjuk Sekda Papua Barat untuk segera mengambil langkah untuk mencari solusi penyelesaian.

Puji Tuhan.. Kata Paul Finsen Mayor, akhirnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yakni, Inspektur Provinsi Papua Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan pembangunan, Kepala BAPEDA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas lingkungan hidup dan Pertanahan, Kepala Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat. Sejumlah OPD ini diundang oleh Sekda Papua Barat mendampingi Beliau dan bertemu atau audiens dengan masyarakat adat pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 di Ruang Rapat Lantai 03 kantor Gubernur Papua Barat.

Menurut Paul, sebenarnya ada beberapa agenda rapat terkait Tanah adat bandara di kota Sorong dan kabupaten Sorong Selatan juga ikut dibahas di dalam rapat tersebut.

” Harapan masyarakat adat adalah agar segera terealisasi kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat adat sesuai aturan hukum yang berlaku, “harapnya.

” Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Bapak Sekda Papua Barat dalam penyelesaian ini semoga dalam waktu dekat segera terealisasi, “ucap Paul.

Turut hadir Kepala Suku Djopari Wero dan sebagian tokoh adat maupun pemerintah distrik setempat didampingi Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat bersama sejumlah pengurus. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *