DPW KPK Tipikor Papua Barat Gelar Rapat Evaluasi Badan Pengurus

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong, Honai Papua.com,- Badan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Papua Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Provinsi Papua Barat terus melakukan evaluasi organisasi.

Ketua DPW KPK Tipikor Provinsi Papua Barat, Hadi Tuasikal.SH.MH usai memimpin rapat bersama badan pengurus, Minggu, (4/5) kepada media ini, menyampaikan, dirinya baru saja tiba di Kota Sorong, setelah beberapa hari bertemu dengan ketua umum DPP KPK Tipikor, DR.Marwan di Jogyakarta.

” Saya hari ini baru tiba di Sorong, sehingga langsung mengadakan rapat kecil bersama badan pengurus untuk memberitahukan apa yang disampaikan oleh ketua umum, tentang organisasi pencegahan korupsi, mengingat latar belakang badan pengurus berbeda-beda, “terang Hadi Tuasikal.

Lanjut Hadi Tuasikal yang didampingi  Kepala Divisi (Kadiv) Intelejen, Eddi Sabara, bahwa saat ini pihaknya telah menyerahkan kartu tanda anggota berserta Surat Keputusan (SK) sambil menjelaskan tentang cara melakukan pencegahan Tindakan Korupsi dilapangan.

” Yah, pemberitahuan secara lisan saja kepada badan pengurus, apabila kedepannya ada temuan atau mengetahui informasi dilapangan dapat melakukan koordinasi dengan saya selaku ketua, nantinya akan dipertimbangkan untuk melakukan langkah hukum, “tuturnya.

Disinggung soal badan hukum dan pelantikan badan pengurus, Hadi Tuasikal menambahkan, yah, sambil berjalan organisasi ini kita akan sesuaikan dengan DPP pusat secara serempak di seluruh Indonesia.

Dikatakannya bahwa kedepan pihaknya akan memberikan surat pemberitahuan DPW KPK Tipikor Papua Barat kepada pemerintah daerah setempat tentang keberadaan organisasi ini, mulai dari tingkat kota dan kabupaten sampai pada tingkat Muspida plus di Provinsi.

Calon Doktor ilmu Hukum Pidana itu, menambahkan, ” jadi, kalau ada pihak atau oknum yang katakan bahwa organisasi ini ‘abal-abal’ silahkan saja, tapi siap untuk diproses hukum, sesuai aturan yang berlaku. Sebab, organisasi ini telah mempunyai badan hukum yang jelas dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM, selain itu, ketua dan badan pengurus DPP di Jakarta itu latar belakangnya adalah mantan Jenderal dan ada yang masih aktif menjadi Dosen diperguruan tinggi ternama di Jawa. Dan organisasi Swadaya masyarakat yang dipimpinnya ini sudah sinkron langsung dengan pihak penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri. (pic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *