Diduga ada Oknum Berupaya Rintangi Proses Penyidikan Kasus Korupsi

Tipikor
Bagikan berita ini
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares

Kaimana,Honaipapua.com,– Saat ini tim Tipikor Polda Papua Barat, terus berupaya untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi TPPU proyek pematangan dan talud PLTG Kaimana. Namun diduga ada oknum yang sedang berusaha untuk merintangi proses penyidikan yang dilakukan tim Tipikor Polda PB ini.

Komandan Tim Tipikor Polda Papua Barat yang menanangani kasus dugaan kroupsi dan TPPU PLTG Kaimana, AKP. Tommy H. Pontororing yang juga menjabat sebagai Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat, ketika dikonfirmasi di Mapolres Kaimana, mengakui bahwa ada oknum yang berupaya untuk merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU ini.

Komandan Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat, AKP.Tommy Pontororing.SH

“ Kemarin ketika kami sudah naikkan status penangan kasus ini dari lidik ke sidik, ternyata muncul alat bukti baru yakni bukti pengembalian dana sekitar Rp.877 juta-an rupiah ke kas daerah. Padahal status kasus saat itu, sudah ke proses penyidikan. Ini kan aneh sebenarnya. Temuan ini merupakan temuan BPK. Ini yang sedang kami analisa, dan ada dugaan kuat bahwa ada oknum yang berusaha untuk merintangi proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dan TPPU PLTG Kaimana ini,” ungkapnya.

Lanjut Tommy, pada saat proses penyelidikan, tim sudah melakukan klarifikasi kepada BPK atas pengaduan masyarakat (Dumas) terkait adanya indikasi terjadi korupsi proyek PLTG Kaimana.

“Untuk kasus ini, kami sudah hitung. Tahun anggaran 2017, itu sudah menjadi kewenangan BPK untuk rutin melakukan audit. Dan dalam proses klarifikasi, kami meminta klarifikasi kepada pihak BPK. Apakah proyek ini sudah diperiksa rutin oleh BPK? Sudah. Apa temuannya? Nihil. Berarti sudah clear secara rutin diperiksa,” ungkapnya.

Menurut mantan Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan ini bahwa kewenangan antara BPK dan penyidik POLRI berbeda, karena kewenangan penyidik POLRI lebih mengarah kepada pengembalian kerugian Negara.

“BPK ini kan mempunyai kewenangan untuk melakukan audit rutin. Kalau kita ini, yang kita sidik ini kan penelusuran kerugian Negara. Beda dengan itu. Audit rutin ini kan sampling. Kami penyidik untuk perhitungan kerugian Negara dan yang kami kejar adalah bukti. Tanda tangannya benar atau tidak. Makanya setiap penyelidikan yang kami lakukan itu, semuanya sudah diperiksa oleh BPK secara rutin. Contoh kasus KONI PB kemarin, yang harusnya adalah nihil ketika hasil audit dan tidak ada kerugian Negara. Sementara hasil penyidikan yang kami lakukan bahwa dari kasus hibah KONI PB ini, Negara dirugikan sebanyak Rp. 26,7 Miliar. Setelah kami koordinasi, bahwa mereka rutin, tapi sampling. Jadi ada yang namanya rutin, tetapi ada juga yang namanya perhitungan kerugian Negara. Ini yang harus dipahami baik,” ungkapnya.

Tommy juga menjelaskan bahwa, dalam penanganan kasus ini, banyak pihak yang mencoba untuk menghalangi proses penyidikan. Ada pihak yang mengatakan kepada penyidik bahwa, yang bisa melakukan audit adalah BPK. Ada juga yang mengatakan bahwa proses penanganan kasus ini cacat hukum.

“Ada pihak yang katakan kewenangan yang bisa menghitung kerugian Negara adalah BPK. Sedangkan intansi lain itu tidak punya kewenangan termasuk BPKP. Ini kan cara-cara proses yang menghambat kami penyidik. Silahkan ada mereka melalui upaya hukum, PTU. Dan kami penyidik juga suap upaya hukum praperadilan. Apalagi ada putusan MK bahwa termasuk penetapan tersangka, untuk diuji di praperadilan. Banyak juga yang menanyakan ke saya, bahwa kami penyidik ini cacat hukum dan lain-lain, yang hanya satu-satunya yang ada di RI ini adalah BPK, dasar hukumnya apa?” tuturnya.

Tommy menambahkan, pihaknya setelah kembali ke Polda Papua Barat, maka akan dianalisa kembali, apakah benar ada oknum-oknum yang sengaja merintangi proses penyidikan. Jika itu benar, maka yang bersangkutan terancam 12 tahun hukuman pidana, karena sudah mencoba merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi TPPU dan PLTG Kaimana ini. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *