Oktober Pansus DPRD Maybrat, Target Rampungkan Perda 1 Kelurahan,132 Kampung dan 17 Distrik

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAYBRAT, Honaipapua.com,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD kabupaten Maybrat bersama Tim kajian dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura melakukan kajian Peraturan Daerah Nomor 3 dan 4 tahun 2012 dan peraturan daerah nomor 5 dan 6 tahun 2015 tentang Distrik 132 Kampung, Kelurahan dan 17 Distrik pemekaran yang belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Sabtu (27/7/2019).

Ketua DPRD kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa.SE saat ditemui media ini mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka posisi DPRD itu sejajar dengan Eksekutif, yang dipimpin oleh Bupati dan wakil Bupati serta jajarannya sama-sama bertanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kabupaten.

Menurut ketua DPRD kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa, untuk mengakhiri masa jabatan DPRD kabupaten Maybrat periode 2014-2019 maka panitia khusus (Pansus) membentuk tim untuk mengevaluasi pemerintahan daerah berdasarkan Perda Nomor 4 ,5 dan 6. Dimana Perda nomor 4 tentang Kelurahan Kumurkek, Perda nomor 5 tentang 132 kampung pengusulan dan Perda nomor 6 tentang 17 Distrik pemekaran yang belum diaktifkan kembali pada tahun 2015.

” Pansus DPRD itu dibentuk karena menilai Perda yang dibentuk tahun 2015, tentang Lurah, Distrik dan Kampung, sudah dikonsutasi ke Provinsi Papua Barat, hasilnya telah menetapkan wilayah besar dan juga mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua Barat, yang mana sebagai lampiran dalam dukumen dan diusulkan kepemeritah pusat, melalui Kementerian dalam negeri, melakukan pemeriksaan secara komprehensif, ternyata ada dokumen tehnis yang tidak disertakan seperti, peta Pemerintahan antara Kampung dengan Kampung, Kampung dengan Distrik, Distrik A dan Distrik B dan juga Distrik dan Kampung perbatasan antara kabupaten Maybrat dengan kabupaten tetangga lainnya, “ungkapnya.

Selain itu, kata Nando, juga ada kajian akademik yang belum ada sehingga 2015 sampai saat ini belum ada persetujuan dari menteri dalam negeri terhadap kelurahan, kampung dan distrik yang dimenangkan kabupaten Maybrat.

” Sedangkan tiga tahun berturut-turut 2013-2016, pemerintah sudah menganggarkan dana operasional kepada 17 Distrik pemekaran dan juga difasilitasi kendaraan operasional 27 unit. Namun mengalami kendala pada Tahun 2017-2019, pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana operasional kepada 17 distrik pemekaran, karena, anggaran memang terbatas dan belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tentang 1 Kelurahan, 132 Kampung dan 17 Distrik pemekaran, “jelas Ferdinando Solossa.

Nando menambahkan, Pansus DPRD kabupaten Maybrat, bersama dengan tim kajian dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, yang dipimpin oleh Dr.Martinus Solossa,SH,M.Hum, bersama anggota, untuk melakukan kajian ilmiah langsung kelapangan untuk mengecek langsung, terkait dengan dukumen pengusulan Kelurahan, Kampung dan Distrik dan juga dukungan dari Kampung dan Distrik induk, yang mendukung pemekaran serta juga dokumen dukungan pernyataan, baik itu Kampung maupun Distrik.

” Target Pansus DPRD dan Tim kajian bahwa, semua dukumen sudah bisa rampung pada bulan Oktober 2019, semua Dokumen yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri , sebelum mengakhiri masa jabatan anggota DPRD Maybrat, itu sudah mendapat titik terang atau kepastian hukum oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kelurahan, Kampung dan Distrik, “terang Nando.

” Diwaktu akhir masa jabatan anggota DPRD kabupaten Maybrat, maka target Kami satu Kelurahan, 132 Kampung dan 17 Distrik, merupakan kado yang kami tinggalkan untuk pemerintah dan masyarakat dikabupaten Maybrat, “tambahnya. (ones)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *