Akibat Lalai Dalam Tugas, Delapan Staf Satpol PP Terima SP2

Serba-serbi
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KAIMANA, Honaipapua.com,- Sebanyak delapan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, akhirnya mendapatkan surat peringatan ke-2, karena dinilai lalai dalam tugas. Ke-8 staf ini juga diberikan SP2 dengan kategori kesalahan yang berbeda-beda, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang sudah ditandatanganinya.
Hal ini diungkapkan oleh Kasatpol PP Kabupaten Kaimana, Rau Ratu D. Come ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (28/6).

Menurut Kasatpol PP, langkah pemberian SP2 ini sudah tepat karena sebelumnya delapan staf ini juga sudah diberikan peringatan lisan, peringatan tertulis pertama, dan tidak menutup kemungkinan aka nada pemberhentian jikalau ke-8 staf ini tetap masih melakukan kesalahan yang sama.

” Jadi sebagai pimpinan, kami sudah mengikuti tahapan-tahapan pembinaan. Mereka ini tidak menjaga martabat Satpol PP, karena didalam perjanjian kontrak kerja itu, ada salah satu point yaitu, dilarang mabuk ditempat umum, apalagi membuat keributan, “tuturnya.

Dikatakan, walaupun tugas Satpol PP ini dianggap sebelah mata oleh sebagian pihak, tetapi penegakan disiplin tetap akan menjadi perhatian serius pihaknya. Sebagai staf Satpol PP, kita harus bisa memberikan contoh. Jadi kita mengikuti tahapan ini, sehingga kalau kita berhentikan dan apabila mereka melaporkan kita ke tim penegak disiplin, maka kita sudah benar karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari teguran lisan hingga SP2, “ujarnya.

Ketika disinggung soal pemberian sanksi bagai anggota satpol yang PNS, lanjut Ray, akan disesuaikan dengan aturan PP 53.

” Untuk khusus PNS, kita akan sesuaikan dengan PP 53. Dan sejauh ini ada beberapa pegawai kita yang PNS juga yang sudah kita berikan sanksi atas kelalaiannya mereka. Tapi mereka sudah berubah dan sekarang ini mereka bekerja sudah sesuai dengan aturan. Setelah mereka kami berikan sanksi, mereka kembali bertugas dengan baik, dan ini yang kami harapkan, “ungkapnya.

Penegakkan disiplin, lanjut Ray, harus ditegakkan khususnya di Satpol PP, karena akan bersinggungan langsung dengan masyarakat ketika melaksanakan tugasnya sebagai penegak perda.

” Bagaimana kita mau tegur masyarakat, kalau kita sendiri sudah melakukannya. Sehingga terpaksa kami berikan sanksi itu. Toh dalam perjalanan kalau mereka juga masih melakukan kesalahan yang sama, maka kami tidak segan-segan untuk memberhentikan mereka. Karena masih banyak juga orang-orang yang antri untuk masuk menjadi tenaga kontrak di Satpol PP. Sehingga tidak sulit bagi kami untuk mendapatkan staf baru, yang betul-betul ada niat untuk mengabdi sebagai staf di Satpol PP, “tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Rita Teurupun menilai bahwa tindakan pemberikan sanksi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurutnya, jika masih juga melakukan pelanggaran maka Sekda Rita meminta kepada Komandan Satpol PP untuk tidak segan-segan memberhentikan pegawai atau staf Satpol PP tersebut.
Disiplin ini memang sudah menjadi fokus kita saat ini. Didalam aturan semua sudah jelas, baik PNS melalui PP 53 tetapi juga perjanjian kerja sama untuk tenaga kontrak. Indisipliner ini merupakan salah satu tantangan kita saat ini. Karena masih banyak pegawai kita dilingkup Pemkab Kaimana, baik itu tenaga PNS maupun tenaga kontrak, belum optimal dalam hal disiplin.

” Sehingga perlu ada sanksi dan ketegasan dari masing-masing pimpinan OPD untuk memberikan peringatan maupun pembinaan-pembinaan,” ungkapnya.

Sekda Rita juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk berani mengambil sikap terhadap pegawainya yang tidak disiplin.

” Lagi-lagi kami harus katakan bahwa sebagai pimpinan OPD, harus bisa tegas, bijak, arif dalam menghadapi persoalan yang ada di OPD-nya. Sampai saat ini memang khusus kita di Kaimana, masih belum terasa terkait sanksi terhadap ASN yang tidak disiplin. Tetapi kedepannya kami berharap agar ada sanksi tegas dari pimpinan OPD dalam hal disiplin, mulai dari peringatan lisan sampai pada pemberhentian,”terangnya.

” Jangan tunggu kepala daerah yang memberikan sanksi itu. Sehingga ketika pengusulan pemberhentian pegawai pun, bisa sesuai dengan prosedur yang ada, “imbuhnya.(edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *