Bupati Maybrat Launching KIA dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Seni & Budaya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAYBRAT,Honaipapua.com, -Bupati Kabupaten Maybrat Drs.Bernard Sagrim MM, secara tes membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Launcing Kartu Identitas Anak (KIA) dikabupaten Maybrat, Rabu (14/8/2019).

Bupati Maybrat Drs.Bernard Sagrim.MM dalam sambutannya, menyampaikan, Administrasi kependudukan dan launcing Kartu Identitas Anak (KIA), dimana kita sudah ketahui bahwa data kependudukan di Kabupaten maybrat ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, karena ini akan berkaitan dengan masalah pemekaran wilayah dan pendataan penduduk kedepan. Pendataan penduduk sekarang sudah berbasis on line, sesuai dengan tempat domisili / tempat tinggalnya saat ini.

Dikatakan Bernard Sagrim bahwa, Orang Asli Papua Menurut UU No. 21 Tahun 2001 bahwa, satu rumpun dari Ras Melanesia, yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di indonesia yang memiliki keragaman budaya, sejarah, adat istiadat dan bahasa sendiri.

Menurut peraturan daerah Propinsi PB, orang asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun/ras melanesia yang terdiri atas suku-suku asli dipropinsi PB dan Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat papua.

” Pentingnya pendataan adalah, bahwa negara berkewajiban untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Orang asli Papua adalah bagian dari warga negara bangsa yang tak terpisahkan dari NKRI, sehingga eksistensinya harus diperhatikan secara proporsional, “tuturnya.

Lanjutnya, manfaat data Orang Asli Papua (OAP) sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kususnya yang berkaitan erat dengan orang asli papua. Sebagai bahan dalam menyusun sebuah program sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kaitannya dengan pemberian bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.Membangun sebuah data harus dilandasi pondasi yang kuat dengan pengumpulan data yang akurat dan benar.

” Kartu identitas anak (KIA) dasarnya dari menteri dalam negeri, yaitu, UU no.2 tahun 2016. Yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tingal di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup.

Sementara Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Kadisdukcapil) kabupaten Maybrat, Yohanes Naa, dalam sambutannya mengatakan, kepada kepala-kepala Distrik dan kepala-kepala sekolah dalam waktu dekat, kami akan turun lapangan untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak.

” Jadi tolong disiapkan datanya terhadap anak yang lahir tahun 2002. Dan kepada moderator, kami ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan materi pada siang hari ini. Setelah pulang dari sini tolong disampaikan kepada masyarakat supaya disiapkan datanya untuk perekaman KTP anak, “tutup Yohanes Naa. (ones)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *