KPUD Kaimana Peringatkan PPD Tentang Perekrutan KPPS

Politik
Bagikan berita ini
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Kaimana,HonaiPapua.com,- Keberhasilan pungut hitung pada pemilu dibulan April yang akan datang, sangat ditentukan oleh KPSS. Oleh karena itu, seorang KPPS, minimal harus bisa membaca dan menulis. Hal ini harus diperhatikan baik oleh PPD masing-masing distrik, pada saat melakukan perekrutan KPPS. Hal ini diungkapkan oleh Divisi Sumber Daya Manusia KPUD Kaimana, Talib Ali Fidmatan, ketika dikonfirmasi di Kaimana Beach Hotel (KBH), usai penutupan kegiatan Bimtek PPD se-Kabupaten Kaimana, Jumat (15/3).

“Tadi, kami perkuat lagi PPD, soal perekrutan KPPS. Maksudnya tahapan ini yang sedang berjalan. Dari analisa kita dan mungkin analisa banyak orang bahwa, peluang terbesar terjadinya persoalan adalah ditingkat TPS. Berarti kita harus perkuat KPSS-nya,” ujarnya.

Menurutnya, KPSS yang direkrut ini juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. “KPPS yang direkrut ini juga harus benar-benar dilihat dulu. Kan ada mekanisme dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Paling tidak, yang bisa menjadi KPPS adalah mereka yang bisa membaca dan menulis. Jangan sampai KPSS yang direkrut ini tidak bisa membaca dan menulis. Ini yang akan memicu persoalan nanti,” lanjutnya.

Talib juga mengatakan, perekrutan KPSS ini disesuaikan dengan ketersedian sumber daya manusia yang ada di daerah tertentu. “Terkecuali di beberapa wilayah yang jauh dan sulit, dimana dari sisi SDM-nya tidak memadai, maka pasti akan ada alternatif lain yang ditempuh. Kemarin kan sudah disampaikan oleh PPD Distrik Yamor bahwa mereka kesulitan merekrut KPPS karena terkendala pada ketersediaan SDM. Oleh karena itu, disana mereka merekrut tenaga guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Lanjutnya, tidak hanya distrik Yamor saja, tetapi hampir seluruh distrik juga menerapkan hal yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan-persoalan yang bisa saja terjadi di TPS, baik pada saat pemungutan suara, maupun pada saat penghitungan suara. “Oleh karena itu, kita berharap, kalau ada tenaga guru dan kesehatan, atau mungkin dari keagamaan, misalnya pendeta ataupun uztad atau imam yang mau terlibat di KPPS, itu lebih bagus lagi,” tuturnya.

Kaitan dengan hal ini, Divisi Teknis KPUD Kaimana, Dominika Hunga Andung mengatakan bahwa, seluruh tahapan pemilu mempunyai resikonya masing-masing, termasuk pelanggaran pidana. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya persoalan dan pelanggaran tersebut, maka pihak penyelenggara juga harus benar-benar kredibel dan juga netral.

“Kemarin juga sudah ditegaskan kepada masing-masing PPD, segala kegiatan pemilu ini mempunyai resiko. Sehingga mereka yang terpilih, baik sebagai PPD, PPS maupun KPPS ini haruslah mereka yang benar-benar paham dengan tugas dan fungisnya. Karena salah sedikit saja, pasti akan dipersoalkan dan mungkin saja akan kearah pidana. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kami harus sampaikan hal ini kepada mereka, sehingga mereka tetap bekerja dengan mengacu pada aturan maupun juknis yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan di TPS,” tegasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *