Konflik Pilkada Papua Karena Penyelenggara Tidak Profesional

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAYAPURA, Honaipapua.com, – Pemerintah Provinsi Papua bersama TNI/POLRI dan penyelenggara Pemilukada, melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilukada untuk mengsukseskan pelaksanan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di 7 Kabupaten secara serentak tahun 2018.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengatakan, masih tersisa 7 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Bupati/Wakil Bupati serentak 2018 serta pemilihan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua secara serentak yang merupakan agenda 5 tahunan yang bersifat Nasional.

“ Sebagai penyelanggara dalam pelaksanaan Pilkada ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu dan Panwas yang didukung oleh aparat keamanan baik TNI/POLRI,” kata Soedarmo saat membuka rakor persiapan Pemilukada serentak Gubernur dan Wakil serta Bupati/Wakil Bupati periode 2018-2023 di Grand Abe Hotel, Jumat (8/6/2018).

Soedarmo menjelaskan, pelaksanaan rakor ini untuk mengsinergikan, serta mencari persoalan-persoalan yang masih ada di 7 Kabupaten pelaksanakan Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

“ Sejauh ini masih ada banyak persoalan yang terjadi di 7 Kabupaten tersebut. Saya minta ini jangan main-main dan saya tegaskan ke KPU, Panwas dan Bawaslu untuk berkerja professional,” jelasnya.

Menurut Gubernur, KPU, Panwas dan Bawaslu jangan hanya pada saat penganggaran belum dipenuhi, lalu ributnya setengah mati. Ini pihaknya terus terang saja karena sesuai fakta yang terjadi saat ini.

“Saya minta tanggungjawab dari penyelengagra ini secara benar. Masalah atau konflik yang terjadi mulai dari pemilu tahun 2017-2018, ini akibat karena tidak profesionalnnya KPU, Bawaslu dan Panwas ditingkat Kabupaten. Sekarang kelihatannya begitu, jangan bicara soal persiapan aparat keamanan, karena mereka sudah sangat siap untuk menjalankan tugas,” tegasnya.

Soedarmo juga minta penyelenggara Pemilukada, KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti semua persoalan di 7 Kabupaten yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018 terutama Kabupaten Mimika, Paniai yang saat ini belum selesai.

“Saya tidak mau di Pilkada tahun 2018 ini terjadi konflik yang menimbulkan banyak korban, seperti yang terjadi ditahun 2017 lalu. Kalau penyelengaranya professional dan netral maka ini pasti berjalan baik,” kata Seodarmo.

Mantan Penjabat Gubernur Aceh ini menilai penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua tidak netral dalam melaksanakan tahapan pilkada 2018 yang tinggal menghitung hari lagi sudah masuk hari pencoblosan.

“Kami minta kepada penyelenggara untuk tuntaskan semua persoalan-persoalan yang menyangkut masalah baik itu pengiriman logistik, penetapan calon, kesiapan surat suara dan lain sebagainya,” ujarnya.

Karena, kata Soedarmo, KPU dan Bawaslu sangat berperan dalam pelaksaan Pilkada dengan penuh tanggungjawab, professional dan harus netral. Penyelenggara harus berani memutuskan sesuatu itu dengan benar, jangan mendukung yang salah.

“Kita harapkan agar dalam pelaksanaan Pilkada di Papua ini jangan main-main, karena dampaknya korban manusia, dan ini yang tidak kita harapkan pada Pilkada di Papua 2018,” katanya. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *