Hasil Putusan Sidang DKPP, Ketua Majelis “Warning” KPUD Dan Bawaslu Tambrauw

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, bersama Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapat peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menggelar Sidang Kode Etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilaksanakan pada Rabu (6/11/2019).

Nampak suasana pembacaan putusan Sidang DKPP di Jakarta

Pembacaan putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tambrauw tersebut berdasarkan perkara nomor 164-PKE-DKPP/VI/2019 yang di daftarkan oleh pengadu, Maria Lovernia Hay dari Partai Gerindra, Yohanis Viktor Baru dari PDIP, Rispa Wanma dari partai Nasdem dan Keliopas Momo dari Partai Demokrat.

Adapun para Teradu yang mendapat peringatan berdasarkan hasil putusan sidang DKPP yang di pimpin oleh Prof.Muhammad selaku Ketua Majelis bersama Prof. Teguh Prasetyo, Dr.Alfitra Salamm dan Dr.Ida Budhiati sebagai Anggota majelis, antara lain Ketua KPU Tamabrauw, Abraham Yosias Imbiri, anggota KPU masing-masing Simon Petrus Baru, Saharul Abdul karim, Ishak Bame dan Rosina Anggelina Ohoiulun.

Sementara dari Bawaslu Tambrauw adalah, Ketua Bawaslu, Johanes Manyambouw serta Anggota Bawaslu masing masing, Gema Ngamelubun dan Abudin Sangaji.

Menanggapi hasil putusan Majelis dalam sidang putusan perkara pelanggaran Pemilu tersebut, Maria Lovernia Hay selaku salah atu pengadu melalui sambungan telepon mengatakan bahwa, dirinya bersama rekan-rekan melaporkan Bawaslu dan KPU Tambrauw, karena telah melakukan pelanggaran kode etik saat pencalegkan.

“ Pada Putusan DKPP ada sebagian tuntutan dari kami sebagai pengadu. Yang kita harapkan adalah pemenuhan rasa keadilan dalam proses kemarin. Kiranya putusan ini bisa menjadi acuan dalam seleksi KPU dan Bawaslu di periode berikutnya,”Kata Maria Lovernia Hay melalui sambungan ponsel, Jumat (8/11/2019).

Selain itu juga, Maria Lovernia Hay bersama rekan rekan pengadu memberikan apresiasi juga kepada pihak teradu atas pelaksanaan pileg di Kabupaten Tambrauw yang telah menetapkan 20 anggota legislatif yang baru dilantik pada 28 Oktober lalu.

“Namun dalam proses hingga terpilihnya angota DPRD Tambrauw yang baru tersebut, memang terbukti ada kejanggalan saat sidang DKPP digelar, untuk itu, kami memberi penilaian bahwa para Teradu lemah dalam penguasaan dan pemahaman aturan aturan terkait tugas mereka sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten tambrauw. Selain itu juga hail ini bisa menjadi proses edukasi politik bagi semua pihak agar dalam pelaksanaan pemilu baik Legislatif maupun kepala daerah agar selalu mengedepankan Pemilu yang adil ,”Tandas Maria Lovernia Hay. (Pqo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *