Catatan DKPP Pelanggaran Pemilu Tertinggi Di Papua

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, Honaipapua.com- Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, mencatat pelanggaran Pemilu tertinggi ada di Provinsi Papua. Selama pelaksanaan Pemilu, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Komisioner DKPP Republik Indonesia, Alfitra Salaman, mengatakan, banyak penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua, tidak netral dalam melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

“ Karena banyak penyelenggara Pemilu di Papua tidak netral, cenderungan memihak salah satu paslon, baik dalam verifikasi faktual maupun mentapkan paslon. Kemudian pada level kabupaten ke bawah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini cukup banyak pelanggaran, “Kata Alfitra Salaman, usai menghadiri kegiatan Bapor Kopri di sasana Krida, Kantor Gubenrur Papua, Selasa (15/5/2018).

Dikatakan, Penyelenggara Pemilu harus lebih waspada dan sadar untuk ikut aturan serta memperhatikan rambu – rambu yang sudah ada. “ Kalau itu di jalankan saya rasa itu tidak jalan dan yang paling penting penyelenggaraan pemilu jangan ikut terlibat pada paslon,” ujarnya.

Menurutnya, pelanggaran pemilu tertinggi di Papua, terkait dengan kode etik penyelenggaraan pemilu dan bahkan sudah enam kali melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang di ajukan masyarakat.

“ Kami berharap setelah Pilkada pada tanggal 27 Juni ini, Pilkada dapat berjalan damai, sesuai aturan, tidak ada laporan masyarakat, agar tidak ada penyelenggaraan Pilkada di Papua berjalan aman,” katanya.

Bagaimana tanggapan DKPP terkait pembentukan Timsel untuk perekrutan KPU Provinsi Papua periode 2018 – 2023, kata Alfitra, permasalahan yang saat ini terjadi, Timsel tidak bisa terlibat sama sekali, karena timsel bukan sebagai penyelenggaraan pemilu.

“ Sampai sekarang saya cuma mengingat, KPU RI hati-hati dalam memilih Timsel, jangan sampai Timsel ini memiliki akselerasi calon dengan bakal calon, yang nantinya memiliki potensi ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Karena sebagaian besar penyelenggaraan pemilu di Papua tidak berintergritas, masih banyak orang-orang di Papua memiliki integritas, jika KPU, Bawaslu, Panwaslu kerja baik maka bisa tertukar ke level bawah. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *