Tahapan Pilkades Masih Menunggu Peraturan Bupati Kaimana

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com,-Sampai dengan saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana, masih merencanakan tahapan pelaksanaan pilkades tahun 2019 untuk 84 kampung yang ada di Kabupaten Kaimana.

Namun pelaksanaan ini juga masih harus menunggu petunjuk dari Bupati Kaimana. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana, Senja P. Suwardji, S.IP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (6/8).

“ Tahapan pilkades ini kan semuanya harus diatur dalam keputusan bupati. Namun kami dari PMK sendiri sudah mulai melakukan ancang-ancang. Mulai akhir Agustus ini direncanakan untuk persiapan dokumen, dan paling lambat awal September tahapan pilkades ini sudah mulai jalan dengan sosialisasi dan pembentukkan panitia pemilihan (panlih) tingkat kampung. Tahapannya itu memang sesuai dengan permendagri, namun harus melalui peraturan bupati, terkait dengan teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk sementara ini, kami masih menunggu itu,” ungkapnya.

Senja juga mengatakan bahwa draft peraturan bupati tersebut sudah ada. “Kalau untuk draftnya sudah okey, tinggal menunggu salinannya saja dari bagian hukum, kemudian kita sosialisaikan kepada masyarakat. Mungkin itu terkait aturannya. Kalau untuk tahapan awalnya didahului dengan sosialisasi dan pembentukkan panitia tingkat kampung tadi. Kita akan bentuk tim yang memang secara structural itu, yang bertanggung jawab langsung adalah masing-masing kepala distrik. Target kami bahwa panitia ini dalam minggu kedua September sudah terbentuk. Memang selama ini juga kami terkendala pada factor cuaca yang akhir-akhir ini tidak bersahabat, yang tidak memungkinkan kami untuk turun ke kampung dan juga distrik,” pungkasnya.

Lanjut Senja, pelaksanaan tahapan pemilihan panitia pelaksanaan pilkades ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bamuskam.

“ Kemudian kita akan menyurat kepada bamuskam, karena rana pembentukan panlih ditingkat kampung itu, merupakan kewenangannya bamuskan. Dan panitia ini juga melibatkan seluruh unsur dalam kampung tersebut misalnya tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Mereka nanti secara musyawarah akan menentukan panitia. Mulai dari tahapan pertama sampai pada penetapan nanti, menjadi kewenangannya panitia tingkat kampung. Kami dari dinas hanya mempersiapkan administrasi dan pedomannya. Jadi panitia yang nantinya terpilih juga akan kami berikan pembekalan untuk mereka,” ungkapnya.

Senja juga mengatakan bahwa, setelah peraturan Bupati, tentang pemilihan kepala kampung ini sudah final, barulah dinas akan turun ke kampung-kampung untuk memberikan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pilkades sesuai yang diatur didalam peraturan bupati tersebut. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *