Pemkab  Kaimana Hentikan Scrapping Kapal Secara Permanen

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana, Honaipapua.com,- Sesuai dengan hasil uji laboratorium BTKL Kelas II Ambon, selanjutnya dituangkan melalui surat Laporan Hasil Uji Lab dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, BTKL dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dengan Nomor LHU : 054/LHU/BTKL-AMQ/IV/2018, tentang uji sampel air laut disekitar aktifitas scrapping 16 kapal ex Avona, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana menyatakan secara tegas bahwa; aktifitas Scrapping kapal ini tidak boleh dilanjutkan, karena dinilai sudah berdampak pada lingkungan laut, terutama biota laut di pesisir Kaimana, terutama di sekitar lokasi scrapping.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH didampingi oleh Asisten I Setda Kaimana, Luther Rumpumbo, S.Pd, Kepala Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, Siti Rahma Iribaram, dua PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup yakni Binsar Sitanggan dan Laurentinus Riwu serta pekerja media yang ada di Kabupaten Kaimana, dalam kegiatan konferensi pers yang digelar di ruang rapat bupati Kaimana, Rabu (8/5) siang.

Wakil Bupati Kaimana saat Menunjukan Kondisi Air Laut Lokasi Sebelum Scrapping dan Setelah Svrapping Kapal Dilakukan oleh PT. Jaya Sakti Las.

“ Setelah mengetahui fakta yang terjadi dilapangan yaitu adanya aktifitas scrapping kapal dan setelah RDP dengan DPRD Kaimana beberapa waktu yang lalu, maka langkah-langkah sudah diambil oleh pemeritah daerah Kabupate Kaimana. Setelah ada laporan dari masyarakat tersebut maka kami pemerintah daerah Kaimana melalui dinas terkait, sudah meminta uji lab yang dilakukan oleh BTKL Kelas II Ambon dan sudah dilaksanakan tanggal 5 April yang lalu. Dan hasilnya saat ini sudah ada, dan menunjukan bahwa aktifitas scrapping kapal ini sudah berdampak pada pencemaran lingkungan, khususnya disekitar lokasi. Untuk itu, pemda Kaimana dalam hal ini pak bupati, sudah menyampaikan kepada kami, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait aktifitas scrapping kapal yang mungkin selama ini sudah menciptakan opini masyarakat yang berbeda-beda atas aktifitas ini,” ungkapnya.

Wabup Ismail, juga mengatakan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, pada dasarnya mempunyai kewenangan terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak di Kabupaten Kaimana.

“Berbicara soal kewenangan, memang untuk wilayah pelabuhan ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pelabuhan laut ini ada di Kaimana, dan kami pemerintah daerah Kaimana merasa perlu untuk memperhatikan hal ini. Apalagi bicara soal dampak dari aktifitas scrapping yang juga akan memberikan dampak kepada masyarakat Kaimana. Tentu kami pemerintah daerah Kaimana tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Kaitan dengan proses scrapping ini, lanjut Wabup Ismail, proses scrapping ini terjadi karena adanya kurang koordinasi antar pihak-pihak terkait dengan pemerintah daerah Kaimana.

” Kaimana ini yang punya tanggung jawab adalah pemerintah daerah Kaimana. Harusnya, segala aktifitas itu, harus mendapatkan ijin dari pemerintah daerah Kaimana, karena berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena miss komunikasi ini terjadi, maka scraping terlanjut dilaksanakan beberapa waktu lalu, tetapi saat ini sudah tidak lagi karena dihentikan melalui surat resmi dari dinas terkait, sambil menunggu hasil uji lab. Saat ini hasil lab sudah ada, dan pak bupati bersama saya sudah komitmen untuk kegiatan ini tidak boleh lagi dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Binsar Sitanggang, yang juga adalah salah satu PPNS Lingkungan Hidup Kaimana mengatakan bahwa; sampel air laut ini, di ambil pada saat tidak ada akftifitas srapping dilakukan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa dampaknya itu ada.

“Hasil uji kimia pada tiga titik koodinat sampling di sekitar lokasi pengumpulan kapal-kapal besi di pelabuhan Kaimana, menunjukkan adanya unsur logam berat Kadmium (Cd) yang melampaui baku mutu lingkungan hidup, dimana ambang batas baku mutunya 0,01 mg/l. Sedangkan hasil uji lab untuk tiga sampel ini hasilnya adalah; 0,0275, 0,0258 dan 0,0239, dimana; unsur logam berat ini berbahaya untuk kesehatan manusia,” ungkapnya.

Binsar juga mengatakan, bahwa unsur Kadmium (Cd) ini merupakan pelapis logam yang berasal dari korosif dan serpihan-serpihan besi limbah srapping kapal yang jatuh masuk ke dalam air laut, sangat sulit untuk larut di dalam air laut.

” Unsur logam ini dia hanya bisa larut pada kondisi suhu 360 derajat celcius, yang tidak dapat dicerna oleh ikan maupun manusia, sehingga akan menimbulkan penumpukan logam berat ditubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit kronis,” ujarnya.

Hasil uji lab  juga dari sisi biologis juga mengatakan bahwa kemelimpahan Benthos dengan indkes 1,85 dan plankton dengan indeks diversitas 1,70 pada air laut di sekitar lokasi kegiatan, menunjukkan adanya pencemaran ringan dari aktifitas scrapping kapal ini.

“Artinya secara langsung dampaknya sudah bisa kita lihat saat ini terutama terhadap lingkungan biota laut di pesisir lokasi, dan tidak menutup kemungkinan akan juga mencemari biota laut sampai ke Bicari dan juga Simora. Dan kalau sudah begini maka dampaknya akan luar biasa dirasakan oleh masyarkat, apalagi masyarakat kita di Kaimana ini masih mencari ikan di pesisir-pesisir pantai,” ujarnya.

Selain itu, Wabup Ismail juga mengatakan bahwa langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana merupakan langkah yang tepat.

“Kami pikir langkah yang kami lakukan ini, atas perintah pak bupati merupakan langkah yang tepat. Apalagi kita kaitkan dengan daerah Papua Barat sebagai salah satu provinsi konservasi. Belum lagi visi pemerintah daerah Kaimana saat ini juga sangat bertola belakang dengan kegiatan scrapping kapal ini, karena berdampak secara langsung kepada lingkungan.

Ia menambahkan, kepada seluruh masyarakat Kaimana bahwa proses scrapping kapal ex Avona ini dihentikan dan pemerintah daerah tidak pernah mengijinkan proses scrapping kapal di pelabuhan laut Kaimana. Kami juga berharap kepada masyarakat Kaimana agar bisa melaporkan kepada pemerintah daerah, manakalah mengetahui adanya aktifitas perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kaimana,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *