HUT RI ke-74 Kepala BPN Papua barat Serahkan 383 Sertifikat Tanah Gratis

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Maybrat,Honaipapua.com, -Kepala BPN wilayah provinsi Papua Barat, Toto Sutantono SH, secara resmi menyerahkan 383 sertifikat tanah gratis kepada masyarakat distrik Aitinyo Utara dan Ayamaru kabupaten Maybrat, Sabtu (17/8/2019).

Kepala BPN wilayah Papua Barat Toto Sutantono SH dalam arahannya untuk persyatarannya untuk mendapatkan sertikat gratis kata Toto Sutantono, cukup mudah, misalnya, ada pengakuan dari para orang yang dituakan, memiliki KTP yang menandakan bahwa warga itu merupakan warga di daerah itu. “Namun saat ini kendalanya di KTP. Sebab banyak warga di pedalaman belum miliki KTP,” katanya.

Toto Sutantono juga mengatakan, penerbitan sertifikat gratis ini juga dilakukan untuk menekan terjadinya konflik soal tanah. Sebab hingga saat ini persoalan tanah masih menjadi kendala besar di Papua.

“Saya berharap warga OAP dikabupaten Maybrat yang telah memiliki sertifikat, tak diperjualbelikan, tapi disimpan atau dijadikan investasi. Sehingga nantinya menunjang perekonomian mereka serta mendapatkan hasilnya dari investasi itu,” katanya.

“Kami mendorong pemda untuk menerbitkan perda yang mengatur mengenai penghitungan batas wilayah hak ulayat di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan mempermudah pihaknya dalam memisahkan wilayah hukum masing-masing adat pada tiap-tiap kabupaten atau kota,” jelasnya.

Toto Sutantono megungkapkan, permasalahan tanah atau hak ulayat ini, sampai kapan pun tak bisa diselesaikan, bahkan jika dibawa ke ranah pengadilan pun tak ditemui solusinya. Misalkan, masih banyak kasus mengenai pengakuan atas suatu lahan atau tanah oleh adat, padahal secara hukum kawasan itu aset negara.

Ia juga menyampaikan dengan banyaknya kasus-kasus inilah, bisa dikatakan kepedulian pemerintah daerah masih kurang dalam penanganan kasus tanah yang berkaitan dengan wilayah adat.

“Jadi sebenarnya, masyarakat adat harus melakukan pengukuhan, pemetaan dan pengukuran tanah adatnya masing-masing, sehingga batas wilayah yang dimiliki jelas,” paparnya.

Menurut Toto Sutantono, ke depan harus menjadi perhatian semua kalangan khususnya pemda. “Kami lihat langkah baik Bupati Maybrat dengan memetakan tanah adat dan kepemilikan masing-masing suku di wilayahnya. Sehingga jelas mana saja tanah pemilik hak ulayat,” pungkasnya. (ones)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *