Bupati Sorsel : Peran Aktif OPD Segera Berikan Data Yang Dibutuhkan

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teminabuan,Honaipapua.com, -Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli,SE meminta peran serta yang aktif dari OPD berupa dinas/instansi/lembaga untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2019.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Dalam sambutanya yang disampaikan Asisten III bidang Administrasi Umum M Aris SKM,M Kes saat membuka acara Fokus Group Diskussion Penyusunan Publikasi Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2019 Dan Sosialisasi Sensus Penduduk tahun 2020,Kamis (080/8/2019), baru-baru ini.

Dijelaskan pula Publikasi Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka, merupakan salah satu langkah awal dari BPS untuk mensinergikan data-data statistik dasar dan statistik sektoral.

” Saya yakin dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik, perlahan data di tiap instansi dapat disinergikan sehingga menghasilkan data yang akurat, terpercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengawal Satu Data Indonesia, agar nawa cita pembangunan yang tepat sasaran dapat diwujudkan demi Indonesia yang lebih baik,” ungkapnya.

Dijelaskan juga dalam berbagai perumusan kebijakan, Pemerintah menggunakan data data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa BPS adalah satu satunya instansi pemerintah sebagai rujukan data yang sah (official statistic).

Namun demikian disampaikanya bahwa data yang dihasilkan oleh BPS hanya terbatas pada data statistic dasar, sementara data statistic sektoral dihasilkan oleh produsen data yakni dinas/instansi/lembaga di jajaran pemerintahan.

PadaTanggal 17 Juni 2019, telah diundangkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini kondisi data di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Sorong Selatan pada khususnya, masih lah belum baik, dimana masih terjadi perbedaan data statistic antar instansi yang disebabkan oleh perbedaan konsep definisi tanpa adanya metadata dan tidak adanya kodereferensi.

Data pemerintah pun masih sulit untuk dicari, hal ini disebabkan karena banyak data sektoral yang dipegang oleh individu, perlunya hubungan personal untuk mengakses data sektoral, serta format data yang dibagi pakaikan tidak terbuka dan sulit diolah.

Selain itu masih terdapat perbedaan data geospasial antar instansi yang salah satu nya disebabkan oleh perbedaan luas wilayah yang digunakan untuk wilayah yang sama.
Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah terdiri dari Pembina data tingkat daerah yaitu BPS Kabupaten Sorong Selatan, wali data tingkat daerah yaitu Diskominfo Kabupaten Sorong Selatan, walidata pendukung yaitu Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, dan produsen data tingkat daerah yaitu dinas / instansi/lembaga di jajaran pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.

Demi terwujudnya Satu Data Indonesia, maka tentu saja diperlukan suatu wadah komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan oleh instansi daerah.
Satu Data Indonesia merupakan program jangka panjang yang manfaatnya sangat besar bagi pembangunan di Indonesia. Pada perjalanannya, mewujudkan Satu Data Indonesia tidaklah mudah dan akan mengalami banyak tantangan. Salah satunya dikarenakan Satu Data Indonesia melibatkan seluruh instansi daerah dan pusat sehingga koordinasi dan komunikasi yang terus-menerus haruslah dilakukan agar Satu Data Indonesia yang dicita-citakan dapat terwujud.

Bupati Juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia atas partisipasi dan kontribusi dalam Focus Group Discussion: Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka 2019 kali ini.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan Arifin dalam wawancara menjelaskan sensus penduduk tahun 2020 merupakan agenda dari BPS yang dilaksanakan 10 tahun sekali dirinya berharap agar pemerintah daerah Sorong Selatan memberikan dukungan.

“ Kami harapkan adalah dukungan dari pemerintahan level atas sampai di pemerintahan tingkat terkecil yaitu dari pemerintahan Kabupaten hingga ke Pemerintahan (SLS) Satuan Lingkungan Setempat seperti Kampung ataupun di Keluranan yaitu RT/RW.
Pihaknya akan mengirim petugas hasil rekrutmen BPS dan akan melakukan pendataan dor to dor atau dari rumah kerumah jelasnya pada tahun 2020 mendatang. (Engelberto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *