Bupati Maybrat dan Jajarannya Kembalikan Kendaraan Dinas

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Maybrat,Honaipapua.com, -Pejabat dilingkup Pemkab Maybrat merespon aksi KPK RI terkait Asset pejabat yang bergerak maupun mati, dengan mengembalikan kendaraan dinas.

Bupati Maybrat Drs.Bernard Sagrim.MM, dan Wakil Bupati Maybrat Drs.Paskalis Kocu M.Si, Sekda Maybrat Drs Agustinus Saa,M.Si, mantan Bupati Maybrat Karel Murafer.SH, MA, Plt.Bupati Maybrat Albert Nakoh S.Pd ,MM , Asisten II Ferdinandus Taa, Kepala Dinas pendapatan daerah kabupaten Maybrat Melyanus Saa,SH ,Yoram Bosawer dan pimpinan OPD secara resmi menyerahkan mobil yang dipakai selama ini, diserahkan dan diterima langsung oleh Kepala badan keuangan dan aset daerah (BKAAD) kabupaten Maybrat Anthon Ajabar SE, M.Si yang diwakili oleh BKAAD Jeruk Tentu, bertempat dihalaman sekretariat daerah kabupaten Maybrat, Selasa (13/8/2019).

Bupati maybrat Drs.Bernard Sagrim.MM mengutarakan, aksi KPK RI, guna aktifitas penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan baik dan tertib seperti yang kita laksanakan saat ini.

” Penertiban kendaran dinas yang dimiliki pejabat di eksekutif termasuk kami di legislatif. Apa yang kita lakukan saat ini, menurut dia, bila kahupaten Maybrat lebih baik dan maju, sebaiknya kita harus dukung proses yang dilakukan KPK, sebab ini langkah yang paling tepat. Sehingga anggaran yang minim ini, belanja aparatur dikurangi dan belanja modal itu dinaikan agar pelayanan kepada masyarakat tercapai dengan baik, terutama pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan ekonomi dan perputaran uang yang dirasakan masyarakat kita,”ujarnya.

Bupati Bernard Sagrim menjelaskan, kita kembalikan Asset pemerintah, termasuk tanah, rumah dan kendaraan. Tetapi di Maybrat hanya kendaraan dinas.

“Jadi tahap pertama itu Legislatif dan tahap kedua itu Eksekutif atau pimpinan OPD mobil yang tinggal itu pimpinan DPRD sampai pelantikan bulan November baru kembalikan, hal yang dilakukan saat ini merupakan langkah cepat dan etikat baik yang dilakukan pemerintah Maybrat setelah kota Sorong dan kabupaten Sorong, “ungkapnya.

Sesuai dengan ketentuan dari KPK bahwa dikabupaten Maybrat diberikan waktu dua Minggu untuk penertiban kendaraan dinas akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2019, apabila pejabat yang tidak kembalikan kendaraan dinas maka akan berurusan dengan pihak penegak hukum, dalam Hal ini kejaksaan Negeri Sorong sebagai penegak hukum.

Menurut Bupati Maybrat itu , kedepan kendaraan ini mau dilelang, dibagi-bagi atau jual, di Dum, sampai saat ini belum ada petunjuk tetapi wajib kita kumpul dulu.

” Mari kita ikuti perintah KPK untuk kembalikan Asset milik pemerintah agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik dan bersih untuk pelayanan bagi masyarakat di Maybrat,”tuturnya.

Pantauan media ini, penyerahan mobil kebanyakan tipe Hilux , Triton, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. (ones)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *