Aset Daerah Siap Tarik Kendaraan Dinas yang Digunakan ke THM

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Bagian Asset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana, akan mengoptimalkan pengawasan penggunaan kendaraan dinas di Kabupaten Kaimana, terutama penggunaan kendaraan dinas diluar jam kantor. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kaimana, Suswantoro, S.Sos ketika dikonfirmasi via telepon celularnya, Sabtu (14/9).

Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas ini sudah diatur jelas di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Jadi untuk kendaraan dinas ini memang sudah diatur dengan sangat jelas didalam Permendagri nomor 19 ini. Termasuk penggunaan kendaraan dinas diluar jam kantor. Ini yang mungkin belum dipahami baik oleh ASN kita di Kaimana ini yang diberikan kepercayaan untuk menggunakan kendaraan dinas,” ungkapnya.

Disinggung soal penggunaan kendaraan dinas ke tempat hiburan malam (THM), lanjut pria yang kerap disapa Anto ini menegaskan bahwa itu sudah tidak bisa ditolerir.

“Penggunaan kendaraan dinas di luar jam kantor ini saja sudah tidak dibenarkan oleh aturan, apalagi digunakan ke tempat hiburan malam atau bar. Itu sudah sangat keliru. Dan ketika hal ini terjadi, maka kami pasti akan langsung memberikan sanksi kepada yang bersangkutan (pengguna kendaraan) dengan menarik kendaraan dinas tersebut,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan penertiban bersama Satpol PP Kaimana terhadap kendaraan dinas yang digunakan diluar jam kantor.

“Beberapa waktu lalu memang kami bersama dengan satpol PP pernah melakukan penertiban kendaraan dinas di luar jam kantor. Dan waktu itu, memang ada beberapa kendaraan yang sudah kita tarik, karena digunakan diluar jam kantor. Dan dalam waktu dekat ini pun kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP, sehingga operasi atau sweeping kendaraan dinas ini bisa dilaksanakan kembali,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas ini menjadi kewenangan kepala daerah, yang dikelolah oleh sekretaris daerah digunakan oleh seluruh OPD yang ada di lingkup pemkab Kaimana.

“Kami berharap agar ASN yang sudah dipercayakan menggunakan kendaraan dinas oleh bupati ini, bisa memahami regulasi ini baik. Bahwa kendaraan dinas ini dibeli dengan uang rakyat, maka pergunakanlah sesuai dengan ketentuan. Gunakan kendaraan dinas ini untuk menunjang kedinasan dan operasional kantor, karena pemeliharaan dan BBM juga dibiayai dari APBD Kaimana. Untuk itu, kedepan sosialisasi tetap akan kami lakukan kepada seluruh OPD, sehingga penggunaan kendaraan dinas ini bisa lebih efektif dan efisien,”pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *