Charles Imbir : Dewan Rakyat Papua Adalah Solusi Bagi Keadilan Sosial yang Bermartabat Dan Berkemanusiaan

Opini
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

RAJA AMPAT,Hoanaipapua.com, -Gelombang aksi rakyat Papua dan solidaritas aksi bersama rakyat papua atas tindakan rasisme menjadi masalah Nasional Indonesia, bahkan melewati batas negara Indonesia dan menjalar keberbagai belahan dunia bahkan mendapat dukungan politik untuk mengemakan papua merdeka dan atau referendum dan membawa atribut bendera papua bintang kejora /bintang pagi.

Bergeraknya rakyat papua dan solidaritas papua telah menunjukan bahwa persoalan bangsa dan kemanusiaan haruslah di tuntaskan secara berkeadilan dan bermartabat.

Rakyat papua yang bergerak di Tanah papua telah bergerak dengan bermartabat yakni tidak menyerang orang orang/rakyat bukan papua. Justru sebaliknya rakyat papua dan solidaritas rakyat bergerak dengan damai dan menuntut pemerintah serta Negara.

Terbukti dengan sasaran aksi diarahkan ke sistem penyelenggara negara di daerah yakni ke kantor kantor pemerintahan daerah baik ke Walikota/Bupati, atau ke DPRD dan ditingkat Provinsi sasarannya ke Gubernur, DPRP/Bmaupun MRP/B.

Sasaran yang di tuju adalah pemerintah itu menunjukan rakyat papua tuntas menangani konflik sosial masyarakat yang horisontal menjadi konflik masyarakat papua secara vertikal dengan pemerintah yang lemah dan tidak bertanggung jawab.

Dibakarnya simbol-simbol pemerintah di daerah seperti pembakaran kantor dprd kota sorong, pembakaran kantor DPRPB dan MRPB Papua Barat di Manokwari serta MRP di Jayapura Papua, menunjukan lembaga lembaga ini tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat papua. Serta tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat papua secara jelas tegas murni di hadapan pemerintah.

Ketidakpercayaan rakyat Papua, terhadap pemerintah baik di daerah maupun di nasional justru dibalas dengan menghadirkan ribuan polisi dan tentara.

Pendekatan keamanan dan militer selalu memusnahkan cara cara musyawarah dan dialogis. Pendekatan Militer hanya menyimpan dan menimbun bara amarah dan gelombang anti pati di masa yang akan datang.

Sekilas pengalaman di masa gerakan rakyat Indonesia pada masa reformasi 1998 dan gerakan rakyat Papua tahun 1999 pendekatan militer hanya menyimpan amarah tetapi tidak menuntaskan aspirasi rakyat Papua.

Walaupun pada saat itu negara mempromosikan jabatan strategis Militer kepada anak-anak papua dari militer angkatan laut seperti Abraham .O Atururi dan Fredy Numberi untuk menenangkan Papua, demikian pula yang terjadi 20 tahun kemudian di hari ini tahun 2019, yakni, dengan memberi jabatan strategis kepada anak-anak Papua dari Militer angkatan darat, seperti Joppye O Wayangkau dan Herman Asaribab.

Mungkinkah 20 tahun ke depan jika terjadi gelombang protes rakyat papua akan di jawab lagi dengan memberi posisi strategis kepada anak anak papua dari militer angkatan udara?? Mengapa tidak menjawab tuntutan hari ini dengan memberikan jabatan strategis kepada anak anak papua yang ada di polri dan tni secara bersamaan memimpin di Tanah Papua??

Sikap yang hanya menenangkan dan tidak menyelesaikan persoalan papua ini dari akar persoalan juga dilakukan oleh negara dan presiden ketika menerima para tamu papua yang di undang ke istana negara sejumlah 61 orang Papua sebagai perwakilan rakyat Papua.

Terlepas dari kontradiksi kedatangan dan penerimaan utusan 61 orang Papua tersebut, bahwa niat baik Presiden, untuk menyelesaikan persoalan Papua itu ada walaupun belum menyentuh akar persoalan rakyat Papua, sesungguhnya termasuk penyelesaian kasus Rasialis, yang mulai dihilangkan atau di kaburkan.

Bahwa kemudian ruang untuk berdialog masih menjadi penting dengan rakyat papua dan dialog seluas luasnya dengan rakyat papua menjadi syarat penting bagi Negara dan Presiden untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Pada posisi ke 61 utusan rakyat papua ini juga memberi makna yang jelas bahwa negara dan presiden sedang gagap atau bahkan tidak percaya pada struktur pemerintah yang ada di Tanah Papua, hal ini di buktikan dengan pernyataan para Gubernur di tanah Papua yang tidak tahu menahu dengan utusan 61 orang Papua dan atau menggangap.

ke 61 orang Papua ini Ilegal dan bukan mewakili rakyat Papua, demikian pula dengan MRP/B dan DPRPB.
Melihat berbagai fakta, fenomena dan kontradiksi yang ada maka tawaran dewan rakyat papua untuk menjadi solusi bagi keadilan sosial yang bermartabat dan berkemanusiaan adalah menjadi mutlak. Karena konsepsi Filosofi dewan rakyat papua adalah orang orang yang dipilih dimusyawarahkan dan di tetapkan lewat kesatuan marga dan suku yang memiliki penduduk, memiliki wilayah adat yang meliputi semua sumber daya alam baik Tanah, Air, Flora maupun Fauna.

Dewan Rakyat Papua adalah utusan utusan marga dan suku yang duduk sebagai dewan perwakilan rakyat dan memiliki kewenangan atas hak legislasi, hak anggaran dan hak pengawasan. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Dengan demikian semua kebijakan baik pemerintah maupun investasi yang akan masuk di tanah tanah marga dan suku di seluruh Tanah Papua, dapat di kontrol langsung oleh rakyat Papua, termasuk menentukan para petinggi yang ada di daerah maupun dinasional.

Termasuk menjaga mengawal dan memenangkan hak hak dasar rakyat Papua itu sendiri, menjadi pengambil keputusan atas dirinya sendiri dan menjadi Tuan bagi negeri dan bangsa papua. Dewan rakyat Papua dapat dibentuk melalui revisi undang undang otsus maupun perpu. Dewan rakyat papua solusi bagi kedaulatan rakyat papua. (Charles)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *