KPPI PB Lahir Dapat Menghapus Diskriminasi Kaum Perempuan 

Manokwari Raya
Bagikan berita ini
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    23
    Shares

Manokwari, Honaipapua.com,- Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Papua Barat secara resmi terbentuk.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan, dalam sambutannya, yang dibacakan Asisiten II Bidang Ekonomi Pembangun, Jaconias Sawaki, menuturkan, bahwa pemerintah daerah Papua Barat, sangat mengapresiasi atas gagasan dan lahirnya KPPI di daerah ini.

Point penting yang digaris bawahi dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada organisasi KPPI adalah dapat sinergi dan membantu pembangunan di pelbagai bidang.

“Organisasi ini merupakan manifestasi diri yang akan membangun gerakan positif dan mengangkat harkat dan martabat serta yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang,”tuturnya Kamis (31/5) kemarin di salah satu hotel di Manokwari.

Sementara Ketua Umum DPP KPPI, Dra.Dwi Septiawati, dalam acara pelantikan Ketua dan Pengurus DPD KPPI PB, dalam sambutanya, usai memberikan bendera pataka kepada ketua DPD KPPI Papua Barat, Emy Mariyati, SH dan Sekretaris Marlina, menyampaikan bahwa KPPI harus tetap membangun dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Karena lanjut dia, Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap wanita dengan memberikan dan menjamin ruang politik kepada kaum perempuan.

“Untuk itu kehadiran DPD KPPI PB diharap membangun kembali semangat perjuangan perempuan kartini dari Sabang sampai Merauke,” ucapnya.

Dikatakannya, bahwa darah dan keringat perempuan Indonesia, dari ujung barat hingga timur dan dari Sorong hingga Merauke, menjadi saksi nyata perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Dan diharapkan hari ini, KPPI PB, tetap membangun dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

“Saya berharap KPPI sebagai wujud kebhinekaan di Tanah PB dan menjadi perekat pemersatu dari sabang sampai merauke,”ucapnya.

Ia menambahkan, pengurus DPD KPPI PB harus mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan golongan sebagai wujud kontribusi perempuan politik untuk Papua Barat. (del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *