Scrapping Kapal Ex Avona Pemkab Kaimana Tingkatkan ke Penyidikan

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana rupanya tidak main-main dengan aktifitas scrapping kapal di pelabuhan laut Kaimana yang dilakukan oleh PT. Jaya Sakti Las (JSL) beberapa waktu lalu di Kaimana.

Nampak bangkai kapal

Pasalnya, setelah mendapatkan hasil uji lab bahwa perairan seputar pelabuhan laut Kaimana sudah mengalami pencemaran, maka pemerintah daerah kini melanjutkan penyelesaian kasus ini, dengan meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini juga dilakukan, setelah mengetahui dengan pasti bahwa aktifitas scrapping kapal ex Avona ini tidak mengantongi dokumen ijin lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan oleh bupati Kaimana  melalui Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH ketika menjelaskan duduk persoalan aktifitas scrapping kapal ex Avona di ruang rapat bupati Kaimana, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, aktifitas scrapping kapal ini sudah menyalahi aturan dan harus ditindaklanjuti, sehingga bisa memberikan efek jera bagi perusahaan atau pihak lain yang ingin melakukan aktifitas serupa di wilayah administrative pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.

“Kegiatan atau aktifitas pemotongan (scrapping) kapal ex Avona ini menjadi besi tua oleh PT. Jaya Sakti Las (JSL) di kawasan pelabuhan ini, memang dari data yang kami dapatkan bahwa tidak dilengkapi dokumen dan izin lingkungan. Dan ini melanggar undang-undang lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 109 yang mengatakan bahwa; ‘Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara palung singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 Miliar rupiah dan paling banyak 3 Miliar rupiah’. Undang-undang mengatakan itu dengan jelas,” ungkapnya.

Pemerintah daerah Kaimana melalui Wabup Ismail mengatakan bawha proses scrapping kapal ini sendiri terjadi karena sebelumnya terjadi misskoordinasi antara pihak-pihak terkait.

“Bicara soal pelabuhan ini memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini pihak syahbandar. Tetapi akibat dari scrapping kapal ini, maka masyarakat Kaimana akan merasakan dampaknya. Dan kami sebagai pemerintah daerah Kaimana, tentunya tidak akan tinggal diam. Karena dari awalnya kami tidak mengetahui hal ini, setelah proses scrapping barulah kami tahu, dan kami ambil langkah. Langkah pertama yaitu dengan menghentikan aktifitas scrapping tersebut. Langkah berikutnya juga dengan meminta uji lab yang dilakukan oleh BTKL Kelas II Ambon yang hasilnya sudah ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Kaimana, Luther Rumpumbo, S.Pd dalam kesempatannya mengatakan bahwa, sebenarnya aktifitas pemotongan kapal ini sudah dipantau oleh pihak pemda Kaimana. Pihak pemda Kaimana juga sudah meminta kepada pihak perusahaan, dalam hal ini adalah PT. Jaya Sakti Las (JSL) untuk menyampaikan SOP kegiatan pemotongan kapal ex Avona ini.

Namun karena pihak perusahaan tidak juga menyampaikan SOP, maka pemerintah daerah menganggap bahwa kegiatan ini adalah illegal, karena dokumen ijin lingkungannya tidak ada.

“Sebenarnya, kalau pihak perusahaan bisa menyampaikan SOP dan bisa menjamin bahwa kegiatan ini tidak berdampak pada lingkungan sekitar pelabuhan laut Kaimana, dan ada ijin lingkugannya, maka pasti pemerintah daerah juga tidak meributkan hal ini. Tapi karena SOP-nya sudah tidak ada, lalu ditambah lagi dengan resiko dampaknya yang bisa saja menyebar sampai ke perairan Bicari dan Simora, maka tentu pemerintah daerah Kaimana juga tidak akan tinggal diam. Pasti kami akan mencari solusi dan akan menghentikan kegiatan ini, karena resiko dampaknya yang begitu besar yang akan dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Luther juga mengatakan, bahwa pihak perusahaan PT. JSL harus bertanggung jawab akan keberadaan 16 kapal yang sampai saat ini masih berada di lokasi pelabuhan laut Kaimana.

“Tentu saja kami pemerintah daerah Kaimana menghendaki agar kapal-kapal ini jangan lagi ada disitu. Karena walaupun tidak ada aktifitas pemotongan lagi, tetapi dampaknya tetap ada, karena limbah di kapal itu masih ada, dan beresiko memberikan dampak pada lingkungan laut di sekitar pelabuhan. Oleh karena itu, kami berharap agar ada inisiatif dari pihak perusahaan, untuk menggeser kapal-kapal tersebut, bila perlu di geser ke darat. Kami pemerintah daerah Kaimana tidak mau, karena akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, pemerintah daerah yang akhirnya sibuk menangani persoalan ini. Artinya, kenapa ketika mau melakukan pemotongan, tidak bicara terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, termasuk mempertimbangkan berbagai hal, sebelum kapal-kapal ini di mobiling ke pelabuhan laut Kaimana,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma dalam setiap kesempatan di berbagai kegiatan di Kaimana, selalu mengingatkan kepada semua pihak, termasuk seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana, untuk tetap menjaga kearifan lokal yang sangat sarat dengan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kaimana, juga masuk dalam salah satu visi pemerintah daerah Kaimana yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

Apalagi saat ini Provinsi Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi konservasi yang ada di Indonesia, dimana, Kabupaten Kaimana juga belum lama ini diundang untuk menghadiri kegiatan di Polandia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ancaman kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kaimana, menjadi salah satu point penting yang terus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana ke depannya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *