Jual Mobil Dinas, Sekda Maybrat: Kalau Tidak Bisa Kekeluargaan, Biar lewat jalur Hukum

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Maybrat,Honaipapua.com, -Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa,SH,M.Si dan Antonius Ranyabar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat, melakukan penyelesaian secara persuasif, terkait mobil dinas yang dijual belikan oleh mantan kepala Dinas Perhubungan. ” Jika pendekatan kekeluargaan tidak bisa tuntas, maka akan diserahkan ke Kejaksaan untuk penyelesaikan secara hukum, “ungkap Sekda kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa.

“ Yang pertama nanti kita akan selesaikan dulu secara kekeluargaan. Silakan Pak Bosawer senior (YB) mengembalikan uangnya ke Bosawer junior (TB), setelah itu mobil dikembalikan ke kita,” kata Ferdinandus Taa, Plh.Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, usai Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penertiban Aset di Aula Pemkab Sorong, Selasa (19/11/2019).

Proses pengembalian uang jual beli mobil itu, katanya, menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing oknum yang terlibat, bukan tanggungjawab institusi.

“ Yang melakukan tindakan itu kan individu, jadi kalau mau mengembalikan uangnya, dari kantong pribadi, bukan urusan pemerintah,” katanya.

Menurut Ferdinandus, dari inventarisir ulang aset kendaraan yang bermasalah, ditemukan bukan hanya satu unit yang dijual belikan oleh ASN pemegang aset, tetapi lebih dari 5 unit. “Nanti kita panggil mereka baik-baik, jangan sampai ke ranah jalur hukum,”ujarnya.

Kata Sekda, Dia tidak mengetahui bagaimana awal kasus itu terjadi. Yang jelas, ketika roda pemerintahan di Kabupaten Maybrat terjadi konflik, keberadaan aset kendaraan menjadi tidak tertib. Selain dijual belikan oleh pemegang aset, tidak sedikit kendaraan plat merah milik Pemkab Maybrat yang rusak parah.

“ Nanti akan kita inventarisir ulang jumlah kendaraan yang rusak, baru kita lelang agar tidak terus menerus menjadi beban APBD. Ini juga sesuai petunjuk dari KPK,” kata Ferdinandus Taa.

Sementara terkait para ASN, termasuk Bupati Maybrat yang masih menguasai 22 unit rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Sorong di KM 24, dirinya akan menyurat kepada yang bersangkutan, agar segera mengosongkan rumah dinas yang bukan menjadi haknya itu.

“Hari ini Pak Bupati dan Pak Wakil turun (ke Sorong), mudah-mudahan segera bisa ditandatangani. Surat pertama dan kedua oleh Pak Wakil, nanti surat ketiga baru Pak Bupati yang tandatangan. Kami minta sebelum Kejaksaan turun, mereka sudah kosongkab rumahnya, ” jelasnya.

Bupati Maybrat, Drs Bernard Sagrim MM kata Ferdinandus, sudah menyatakan diri siap mengosongkan rumah dinas itu setelah selesai acara pernikahan anaknya yang akan berlangsung di Gedung Aimas Convention Center (ACC) Kabupaten Sorong.

“Setelah acara keluarganya, mungkin sudah keluar duluan. Kalau Pak Bupati sudah memberi contoh, nanti yang di bawahnya pasti mengikuti,” kata Ferdinandus.

Selain Bupati Maybrat, yang tercatat menempati rumah dinas milik Pemkab Sorong di komplek perumahan pemda KM 24, adalah Kepala BPKAD Kabupaten Maybrat, Antonius Ranyabar. Tapi sejak ada penertiban aset oleh KPK, Antonius sudah mengosongkan rumah itu. “ Pak Kaban (Kepala Badan PKAD ) juga menempati, tapi saat ini sudah keluar,” Tutup Ferdinandus Taa lagi. (ones).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *