Hakim Batalkan Dakwaan, Kuasa Hukum Minta JPU Kembali Proses Noval Ajuan

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com,- Kuasa Hukum korban penganiayaan anak di bawah umur, Moh.Iqbal Muhiddin. S.H mengatakan, terdakwa M.Noval Ajuan bukan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sorong.

Hal itu dikatakannya guna menyikapi putusan majelis hakim PN Sorong, saat sidang pembelaan sekaligus putusan terhadap terdakwa M.Noval Ajuan di PN Sorong beberapa hari lalu.

” Dalam amar putusan majelis hakim kan membatalkan dakwaan JPU, kemudian memerintahkan JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari status tahanan rumah. Jadi tidak ada vonis bebas ya, “lugas Muhiddin saat ditemui Jurnalis di salah satu kafe diKota Sorong, Kamis (3/7).

Terkait pembatalan dakwaan oleh hakim, kata Iqbal, tentunya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sebab, akunya, surat dakwaan yang batal demi hukum secara formal masih tetap sah, dijadikan landasan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, karena putusan batalnya dakwaan tidak melekat unsur nebis in idem (seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan Jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Jaksa dapat mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru, yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa, sehingga benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat 2 KUHAP,” papar Muhiddin.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum korban, Hasan Lessy S.H meminta JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong untuk segera menyikapi serta mengambil langkah-langkah atas putusan pembatalan dakwaan oleh majelis hakim.

“Kami belum tahu secara pasti, apakah memang penerapan pasal oleh JPU dengan undang-undang pemilu itu benar. Jika benar maka itu fatal, kami sangat menyayangkan hal itu dan kelihatan jaksa tidak serius dalam perkara ini. Tentunya hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan akan kami laporkan dan adukan. Untuk itu, kami meminta JPU segera bertindak agar terdakwa kembali diadili sesuai hukum yang berlaku,”tukas Lessy.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyayangkan tidak diterapkannya Undang-Undang No.11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) terhadap anak korban dan saksi yang masih tergolong di bawah umur ketika dimintai keterangan di muka persidangan. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *