Scrapping Kapal Ex Avona Pemda Minta Perusahaan JSL Sediakan SOP

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sejak diberhentikan aktifitasnya beberapa waktu oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, maka pihak perusahaan tidak lagi melakukan pemotongan sampai saat ini. Pemerintah daerah Kaimana juga terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan, bagaimana solusi yang harus diambil untuk belasan bangkai kapal yang masih terapung di pantai pelabuhan laut Kaimana.

Kepala Seksi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana, Binsar Sitanggang, S.Si,MM ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (13/8) mengatakan bahwa, pihaknya juga sempat berkoordinasi dengan pihak kementerian beberapa waktu lalu di Kaimana.

“ Beberapa waktu lalu, pihak kementerian datang ke Kaimana, karena perusahaan ini mengeluh tentang terhentinya proses pemotongan kapal di kementerian. Karena mereka datang langsung ke Kaimana, maka kami juga berkoordinasi dengan mereka. Diskusi juga kami lakukan, namun pihak kementerian mengatakan bahwa untuk persoalan scrapping kapal ini, keputusan diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, kira-kira bagaimana solusinya,” ungkapnya.

Menurutnya, jika dipertimbangkan dari sisi terpaparnya dampak pemotongan kapal, maka mau tidak mau solusi cepat harus diambil.

“Hasil koordinasi kami dengan pihak kementerian juga sudah kami sampaikan kepada pak bupati. Untuk rencana diselesaikan dengan proses hukum ini, saya pikir agak berat, dan ini juga pertimbangan yang disampaikan pihak kementeriana kepada kami. Menurut mereka, jika bangkai kapal-kapal ini berada terus di laut, maka resiko dampaknya akan jauh lebih besar ketimbang saat ini. Karena kalau kita ngotot untuk diselesaikan dipengadilan, maka kapal-kapal ini pastinya akan terus berada dilokasi ini, karena kasus belum terselesaikan. Apalagi butuh tiga sampai empat tahun, maka dampaknya pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Binsar, oleh karena itu, pemerintah daerah meminta kepada pihak perusahaan untuk menyediakan SOP scraping kapal, untuk kemudian dilanjutkan aktifitas pemotongan.

“Kami jelaskan bahwa yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan, dalam hal ini JSL adalah terkait SOP. Kalau SOPnya sudah diserahkan ke kami, maka kami tinggal mengikuti SOP-nya. Dan pastinya, pemotongan kapal tidak bisa dilanjutkan di laut, tetapi kemungkinan besar akan ditarik ke darat terlebih dahulu, sehingga mengurangi resiko dampak pencemaran air laut sekitar,” ungkapnya.

Binsar juga mengatakan jika pihak perusahaan sudah menyiapkan alat berat yang nantinya akan digunakan untuk mobilisasi bangkai kapal menuju darat.

“Terakhir hasil koordinasi kami bahwa mereka sudah siapkan alat berat untuk menarik bangkai kapal ini ke darat. Aktifitas pemotongan mungkin akan dilanjutkan ke darat dengan memeprtimbangkan resiko terpaparnya material baik untuk laut tetapi juga untuk masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Binsar juga mengatakan bahwa, aktifitas ini akan dilanjutkan kembali apabila SOP-nya sudah ada, dan juga ada pembicaraan atau kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat kampung Seram.

“Yang pasti kontribusi dari aktifitas perusahaan ini ada untuk pemerintah daerah, tetapi juga untuk masyarakat. Nantinya pasti dikenakan pajak untuk daerah juga. Olehnya, sampai saat ini kami masih menunggu SOP itu. Tetapu pengawasan juga pasti akan terus kami lakukan, sehingga pemotongan kapal yang dilakukan oleh JSL ini, benar-benar sesuai dengan standar pemotongan kapal yang ditentukan oleh kementerian,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *