DPRP Dukung Pemprov Tutup BUMD Tidak Berkontribusi

Ekbis
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,– Komisi III DPR Papua bidang keuangan dan pembangunan, mendukung usulan Pemerintah Provinsi Papua, untuk menutup Perusahaan Daerah yang tidak berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, mengatakan, usulan penutupan BUMD yang tidak memberikan kontribusi bagi daerah ini, bukan hal baru, karena setiap rapat resmi eksekutif dan legislatif, pihaknya sering meminta Gubernur untuk menutup perusahaan yang tidak produktif.

“Pemprov Papua menggelontorkan dana penyertaan modal untuk perusahaan daerah sangat besar, tetapi perusahaan itu hanya bekerja hal-hal yang bersifat administrasi,” kata Carolus Bolly kepada wartawan usai Penutupan Rapat Paripurna LKPJ AMJ Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 di kantor DPR Papua, Kamis (24/5/2018).

Dijelaskan, Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti merupakan perusahaan daerah yang cukup lama di tanah Papua dan harus mendukung Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi, pemerintahan waktu itu (Gubernur Barnabas Suebu) membuat PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company, red). Kemudian masuk pada pemerintahan Lukas Enembe-Klemen Tinal merubah PT. Rakyat Papua Sejahtera menjadi PT. Irian Bhakti Mandiri,” jelas Carolus.

Dikatakan, pemerintahan (Lukas – Klemen) punya niat baik untuk mempertahankan dan menjalankan perusahaan daerah ini, dengan harapan bisa produksi, tetapi selama lima tahun hingga masa jabatan berakhir, perusahaan ini tidak bisa produksi dan memberikan kontribusi bagi PAD Papua.

“Melainkan pemerintah daerah terus melakukan suntikan dana bagi untuk membiayai operasional kegiatannya perusahan daerah Irian Bhakti,” ujarnya.

Dari dulu sering disampaikan dalam sidang paripurna bahwa perusahaan daerah seperti PT. Listrik Papua, PT. Lintas Papua, PT.Percetakan Negara, PT. Semen Papua, dan perusahaan daerah lainnya yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD ditutup.

“Kita komisi III DPR Papua terus mendorong supaya dilakukan merger antara IBM-Irian Bakti, tetapi sampai saat ini, masalahnya belum juga tuntas,” kata Carolus.

Carolus mengatakan, proses merger atau penggabungan perusahaan daerah ini sudah berlangsung panjang dan menghabiskan biaya yang besar. Karena PD Irian Bahkti harus memakai auditor untuk melakukan audit disemua kantornya di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, proses merger sudah berjalan dibawa kepemimpinan Dance Lagu tetapi terhenti karena ada masalah hukum, dan dugaanya ada pihak yang tidak ingin perusahaan daerah ini digabungkan.

“Proses ini kalau tidak diseriusi itu akan mubasir, dan terhentinya proses merger ini karena ada yang tidak sungguh-sungguh mau perusahaan ini digabungkan,” katanya.

Komisi III DPR Papua akan mengundang Direksi PD Irian Bhakti yang baru dilantik secara resmi untuk mendengarkan langkah-langkah bisnis apa yang diambil oleh direksi kedepan.

“Kita harapkan Direksi yang baru bisa menyelesaikan masalah ini, merger harus segera dilakukan,” tegasnya.

DPR Papua juga mendorong Perusahaan PD Irian Bahkti segera mengurus proses statusnya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), sehingga ekspansi bisnisnya menjadi lebih luas. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *